MPR Tegaskan Amandemen UUD Tak Boleh untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek Wakil Ketua MPR, Arsul Sani (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperlakukan sebagai ‘The Living Constitution’ atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan sesuai keperluan dan keinginan rakyat.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengatakan, saat ini sedang hangat wacana tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen UUD. Menurutnya, itu boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan berdampak baik.

Baca Juga:

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

"Yang tidak boleh adalah, proses amandemen itu dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu,” kata Arsul Sani dalam keterangannya, Selasa, (7/9).

MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima MPR periode 2019-2024 dari MPR periode 2014-2019, yakni untuk melakukan pengkajian amandemen terbatas UUD terkait PPHN dengan payung hukum TAP MPR.

“Mengapa kami sangat hati-hati, sebab di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu, ada 7 Fraksi plus Kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. MPR periode sekarangpun dan di di tengah masyarakat ada perbedaan pendapat soal ini,” ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)

Untuk informasi kepada masyarakat agar bisa lebih memahami terkait amandemen, Arsul Sani mengatakan, amandemen hanya bisa terwujud melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya pada ayat (1) berbunyi ‘Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat’.

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku sampai saat ini usulan tersebut belum ada di MPR. Menurut Arsul, jika PPHN memang baik untuk rakyat, mesti mendapat dukungan dari semua pihak.

"Arah ke sana sudah terlihat dengan banyak yang sepakat soal PPHN-nya. Tinggal bagaimana mencari jalan tengah untuk pembahasan payung hukumnya. Rakyat mesti bersabar sebab, saat ini negara dan kita semua sedang fokus mengatasi pandemi COVID-19,” pungkasnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI ke Prabowo: Mengapa Jor-joran Beli Pesawat Tempur?
Indonesia
PSI ke Prabowo: Mengapa Jor-joran Beli Pesawat Tempur?

“Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin” kata Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2).

Kecam Rasisme ke Tsamara, PSI: Racun buat Demokrasi
Indonesia
Kecam Rasisme ke Tsamara, PSI: Racun buat Demokrasi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras rasisisme ke mantan Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Observatorium Sesar Lembang Bakal Dibangun Buat Petakan Potensi Bencana Gempa
Indonesia
Observatorium Sesar Lembang Bakal Dibangun Buat Petakan Potensi Bencana Gempa

Sejak 2019 Kelompok Keahlian Geofisika Global (KK GG) sudah berkontribusi terhadap lima stasiun kontinu GNSS (Global Navigation Satellite System).

Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Pangan

"Kami minta aparat hukum menindak pelaku usaha yang menimbun pasokan pangan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/3).

Pasien Positif COVID-19 Rabu (3/11) Bertambah 801 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Rabu (3/11) Bertambah 801 Orang

Satgas juga melaporkan ada 11.592 kasus aktif COVID-19

Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies
Indonesia
Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Dalam simulasi 15 nama, terdapat tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen.

Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya
Indonesia
Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya

Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, menyambangi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/3).

8 Tim KPU Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama
Indonesia
8 Tim KPU Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama

Pendaftaran calon partai politik (parpol) peserta Pemilu dimulai Senin (1/8).

Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Tolak Ide Penundaan Pemilu
Indonesia
Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Tolak Ide Penundaan Pemilu

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merisil hasil survei bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu” pada Jumat (1/4).

3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku
Indonesia
3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku

“Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi meminta perlindungan, tercatat ada 3.609,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).