MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi Politisi PDIP Ahmad Basarah. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai rencana penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib mencoreng wajah Presiden Jokowi.

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI itu penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib menjadi preseden buruk.

"Seharusnya ini tidak boleh terjadi, padahal sejak awal pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan Negara" ucapnya melalui siaran pers, Minggu (18/4).

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menegaskan Megawati terpilih lagi jadi Ketua Umum PDIP
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. Foto: Antara

Ia bahkan menyayangkan terhadap oknum Aparatur Negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk dapat menerjemaahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

"Aparatur Negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dibidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa", ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat terkait Ideologi transnasional seperti komunisme ekstrimisme, khilafah, libralisme dan lainnya. Maka perlu adanya benteng pertahanan untuk mencegah hal-hal itu.

"Berbagai survei menunjukkan merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila, ini tentu menjadi kekhawatiran jika dihilangkan", ujarnya.

Dirinya menjelaskan Peraturan Pemerintah tersebut tidak perlu dirubah secara diam-diam terhadap isi UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, karena sudah jelas bertentangan dengan norma.

"Dengan asas hukum peraturan seharusnya UU Nomor 12 tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan PP tersebut dibandingkan UU Nomor 20 Tahun 2003", jelasnya.

Ia menegaskan untuk menyelamatkan wajah Presiden Joko Widodo maka Kemendikbud untuk mengakhiri kontroversi PP tersebut dan membuat inisiatif melakukan perubahan PP dengan memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk mata pelajaran dan mata kuliah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPD Luncurkan Bus JRC dengan Tiga Trayek Bantu Urai Penumpang KRL
Indonesia
PPD Luncurkan Bus JRC dengan Tiga Trayek Bantu Urai Penumpang KRL

Tiga trayek baru tersebut di berawal dari Grand Central Bogor di dekat Stasiun Bogor menuju Stasiun Juanda

LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat
Indonesia
LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan dalam kasus penganiayaan jurnalis Tempo, Nurhadi yang dilakukan oknum aparat.

1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua
Indonesia
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua

Sebanyak 1.700 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua pada Rabu (24/3).

Curah Hujan Tinggi Picu Banjir Beberapa Desa di Sumbawa
Indonesia
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir Beberapa Desa di Sumbawa

Banjir juga mengakibatkan kerugian material

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta

Halte yang tidak melayani yaitu Halte Bundaran HI, Sarinah, Halte Bank Indonesia dan Halte Monas.

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan Sore Ini
Indonesia
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan Sore Ini

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 H, Senin (12/4).

Hari Bela Negara, Prabowo Ingatkan Rakyat Perang Lawan Virus Corona
Indonesia
Hari Bela Negara, Prabowo Ingatkan Rakyat Perang Lawan Virus Corona

Momentum Hari Bela Negara ke-72 kali ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, negeri ini tengah dilanda pandemi COVID-19.

Kejagung Sita Satu Hotel di Batam Terkait Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita Satu Hotel di Batam Terkait Kasus Dugaan Korupsi Asabri

"Progres hari ini ada tambahan baru penyidik melakukan penyitaan terhadap Hotel Goodway di Batam," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin (19/4)

Rugikan Pelanggan Rp17 Miliar, Pemilik Grab Toko Beli Barang di ITC
Indonesia
Rugikan Pelanggan Rp17 Miliar, Pemilik Grab Toko Beli Barang di ITC

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi mengatakan, dari sembilan barang yang dikirim ke konsumen tersebut, ternyata dibelinya dari pusat perbelanjaan ITC dengan harga normal.