MPR: Rencana Darurat Sipil ala Jokowi Picu Masalah Baru Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengaku rencana Presiden Joko Widodo memberlakukan darurat sipil, bisa memicu masalah baru.

Menurut Hidayat, masyarakat bisa semakit panik mengingat virus COVID-19 sudah makin mengancam. Karena pemerintah dengan segala sumber dayanya bisa mengekang kebebasan dan hak warga yang berada dalam daerah darurat.

Baca Juga

Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!

"Tidak perlu mewacanakan Darurat Sipil yang belum tentu bisa atasi COVID-19, tapi malah bisa jadi 'teror' terhadap kehidupan demokrasi," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Menurut Hidayat, darurat sipil bukan solusi atasi permasalahan darurat kesehatan seperti ini.

"Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan UU yang ditandatangani oleh Pak jokowi sendiri, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan," jelas Ketua Dewan Syuro PKS ini.

Hidayat Nur Wahid kecam pernyataan Ketua BPIP soal Pancasila musuh agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pemberlakuan darurat sipil dalam menanggulangi COVID-19.

Menurut Bamsoet, Pemerintah mesti menyelesaikan dasar hukum pemberlakuan Darurat Sipil, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Agar ada kesamaan tata cara pemberlakuannya di setiap daerah," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Pemerintah Daerah, sebelum memberlakukan Darurat Sipil di tempatnya harus terlebih dahulu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai tata laksana Darurat Sipil.

"Supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan," jelas Bamsoet

Politikus Golkar ini berujar, bagi daerah yang sudah melaksanakan karantina wilayah, tetap memperhatikan arahan Pemerintah Pusat yang sedang menggodok PP tentang Karantina Wilayah, agar Pemda dalam mengambil kebijakan Karantina Wilayah tidak bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga

Pengamat Hingga Politisi Jangan Cari Panggung di Tengah Pagebluk COVID-19

Bamsoet juga mendukung beberapa daerah yang sudah menerapkan karantina wilayah, sementara pemerintah pusat tidak akan menerapkan kebijakan lockdown tetapi berencana menerapkan kebijakan darurat sipil.

"Ini efektif memotong mata rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, baik kepentingan logistik dan pangan tetap tersedia agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat menyebabkan kepanikan," jelas Bamsoet. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenag Minta Masyarakat Hentikan Perdebatan soal Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
Wamenag Minta Masyarakat Hentikan Perdebatan soal Kehalalan Vaksin COVID-19

"Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini," kata dia.

Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Kawal Vaksinasi di Daerah
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Kawal Vaksinasi di Daerah

Bhabinkamtibmas diminta melakukan kunjungan dan pendampingan kepada penerima vaksin untuk melakukan registrasi ulang

PSBB Sudah Bisa Diperlonggar
Indonesia
PSBB Sudah Bisa Diperlonggar

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Kaltim Terpapar Corona
Indonesia
Juru Bicara Satgas COVID-19 Kaltim Terpapar Corona

Juru Bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak mengakui bahwa dirinya telah terkonfirmasi positif virus corona

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Penculik Remaja Putri di Cengkareng
Indonesia
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Penculik Remaja Putri di Cengkareng

Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng berhasil menemukan remaja putri berinisial F (14) yang dibawa kabur pria paruh baya atas nama Wawan Gunawan (41), di Sukabumi, Jawa Barat.

Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan
Indonesia
Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan

ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?
Indonesia
Inovatif! Polisi Ini Sulap Motornya Jadi Penyemprot Disinfektan Tekan Penyebaran COVID-19 di Jakpus
Indonesia
Inovatif! Polisi Ini Sulap Motornya Jadi Penyemprot Disinfektan Tekan Penyebaran COVID-19 di Jakpus

Awalnya ia melihat water canon dan mobil pemadam kebakaran yang bisa bergerak kemana saja

Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob

Masyarakat Jakarta diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28-30 Mei 2021.

Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya
Indonesia
Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya

Penyisiran dilakukan setelah Satgas terlibat Kontak tembak dengan kelompok MIT