MPR: Presidential Threshold Jangan Sampai Kebiri Kedaulatan Rakyat Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) (ANTARA/ HO)

MerahPutih.com - DPR diharapkan benar-benar menghayati ketentuan UUD 1945, soal besaran pengaturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menanggapi polemik pembahasan RUU Pemilu yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2021.

Menurutnya, besaran PT sebesar 20 persen yang berlaku saat ini dan sudah dipraktikkan pada Pilpres 2014 dan 2019 telah menimbulkan banyak dampak negatif.

Baca Juga:

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terbukti pada Pilpres 2014 dan 2019 hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat bisa maju dalam pilpres. Sehingga, rakyat dipaksa tidak memiliki banyak pilihan," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Apalagi, kata dia, banyak tokoh bangsa yang layak memimpin Indonesia, tidak bisa dimajukan dalam kontestasi pilpres karena tersandung dengan ketentuan soal PT tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) (ANTARA/ HO)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) (ANTARA/ HO)

Selain itu, lanjut Hidayat, ada masalah serius yang berdampak panjang dari penerapan PT 20 persen yaitu hanya 2 kandidat yang bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Hal itu, menurut Hidayat, menyebabkan terjadinya pembelahan di masyarakat sejak dari tingkat rumah tangga hingga ke skala negara.

"Kondisi yang dikhawatirkan akan membahayakan harmoni, keutuhan dan kelanggengan NKRI," imbuhnya.

Baca Juga:

Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia

Dengan kondisi tersebut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pengaturan PT sebesar 4 atau 5 persen merupakan win-win solution dan solusi proporsional.

"Di mana ada pihak yang ingin tetap 20 persen dan ada pihak yang ingin PT dihapuskan sama sekali atau 0 persen," tutup Hidayat. (Pon)

Baca Juga:

Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah

Donor plasma sama seperti melakukan donor darah.Namun perbedaannya, terjadi pada proses pengolahan darahnya.

Pilwakot Solo, KPU Solo Mulai Terima Logistik 2.424 Bilik Suara
Indonesia
Pilwakot Solo, KPU Solo Mulai Terima Logistik 2.424 Bilik Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah menerima logistik Pilwakot Solo sebanyak 2.424 bilik suara berbahan karton duplek. Sementara itu, kertas suara baru dalam proses cetak.

Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas
KPR
Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas

PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP terus menggenjot bank pelaksana untuk mulai menyalurkan dana tersebut di tahun 2021.

Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut
Indonesia
Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut

"Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," katanya

Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional
Olahraga
Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional

Terpilihnya Listyo Sigit Prabowo menggantikan posisi ketua umum periode 2019-2023 Raja Sapta Oktohari yang harus mundur dari jabatannya karena tidak bisa merangkap jabatan.

Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat

KY meminta pemerintah memperjelas status sektor hukum dan peradilan dalam skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan COVID-19 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang
Indonesia
Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyatakan selalu siaga terhadap segala bentuk ancaman teror di Indonesia hingga luar negeri.

Pemprov DKI Pertimbangkan Penghentian Swastanisasi Air Rekomendasi KPK
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Penghentian Swastanisasi Air Rekomendasi KPK

Pemprov DKI Jakarta menghormati rekomendasi KPK yang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan rencana perpanjangan kontrak pengelolaan swastanisasi air.

ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah
Indonesia
ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah

ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor bersifat esensial, melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai 50 persen.

Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2
Olahraga
Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2

Tangsel Warrior, julukan Dewa United FC akan menjadi tuan rumah dalam laga perdana yang digelar di Stadion Madya Senayan Jakarta Pukul 15.30 WIB