MPR: Pertambahan Kasus Positif COVID-19 di Ibu Kota Memang Mengkhawatirkan Tenaga medis beraktivitas di halaman tower lima Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Ariella Annasya/gp/foc.

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah mewajibkan setiap kantor di instansi yang berfungsi melayani masyarakat, menerapkan pembatasan aktivitas dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, khususnya di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia berharap dengan kebijakan PSBB yang berlangsung sejak 14 September hingga dua pekan ke depan, kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta bisa segera terkendali.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh

"Pertambahan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir, kebijakan pembatasan sosial yang ketat memang diperlukan sebagai salah satu cara agar penyebaran COVID-19 bisa terkendali," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (15/9).

Rerie mengaku prihatin terhadap kondisi sejumlah kantor kementerian dan instansi Pemerintah, yang puluhan bahkan ada yang secara akumulatif ratusan pegawainya terpapar COVID-19 pada masa pandemik ini.

 RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di wilayah DKI Jakarta. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/am.
RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di wilayah DKI Jakarta. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/am.

Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun.

"Karena itu saya mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan klaster perkantoran salah satu fokus pengendalian COVID-19 di masa PSBB," beber dia.

Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan perkantoran hanya diisi 25 persen dari kapasitas normal selama masa PSBB juga harus dipatuhi para pengelola gedung perkantoran.

Baca Juga:

Wisma Atlet Tower 4 dan 5 Siap Tampung OTG

Dia juga menilai pemantauan kesehatan berkala terhadap kesehatan para karyawan di setiap perkantoran, juga merupakan tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian upaya deteksi dini COVID-19 di lingkungan kantor.

Menurut Rerie peran serta masyarakat untuk menegakkan semua pembatasan yang diwajibkan sepanjang PSBB sangat diperlukan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambut Kemerdekaan, INTI Gelar Rangkaian Seminar Online Nasional
Indonesia
Sambut Kemerdekaan, INTI Gelar Rangkaian Seminar Online Nasional

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sudah 21 tahun berkiprah, Saat pandemi COVID-19 ini, banyak melakukan aksi sosial bekerja sama dengan berbagai pihak.

Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin

Diketahui, KPK pernah menangani kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko.

Masjid Agung Keraton Surakarta Kembali Adakan Salat Jumat Setelah 3 Bulan Ditutup
Indonesia
Masjid Agung Keraton Surakarta Kembali Adakan Salat Jumat Setelah 3 Bulan Ditutup

"Kami nenempatkan petugas di pintu masuk masjid. Kalau ada jamaah yang tidak pakai masker dikasih masker gratis untuk dipakai," ujar Muhtarom.

Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar
Indonesia
Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar

Lima terduga teroris ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Enam Anak Buah Anies Terpapar Corona, Ketua DPRD: Buka Saja Ini Bukan Aib
Indonesia
Enam Anak Buah Anies Terpapar Corona, Ketua DPRD: Buka Saja Ini Bukan Aib

Enam pejabat tersebut sejauh ini yang diketahui terjangkit corona ialah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin.

Wapres Tegaskan Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Wilayah Adat
Indonesia
Wapres Tegaskan Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Wilayah Adat

Wapres menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Papua.

Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang
Indonesia
Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf atas kesalahpahaman video Presiden Jokowi yang mempromosikan bipang Ambawang khas Kalimantan Barat.

Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan
Indonesia
Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan

Puan Maharani berjanji, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan

381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali
Indonesia
381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali

Titik penyekatan yang awalnya sebanyak 333 titik penyekatan, ditingkatkan lagi menjadi 381 titik mulai dari Sumatera Selatan sampai Bali.

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia