MPR Minta Mahfud Beri Penjelaan Soal Usul Penghapusan Kewenangan Penindakan di Polsek Ketua MPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

MerahPutih.com — Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa wacana menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada aparat kepolisian di tingkat sektor (polsek) yang diusulkan Menkopolhukam Mahfud MD harus dikaji secara matang.

Pasalnya, menurut Bamsoet, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat polsek.

Baca Juga:

Besok PA212 Maunya Ketemu Pihak Istana, Bukan Mahfud MD

“Jadi, saya minta Pak Mahfud MD memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian, agar dikaji secara matang perihal usulan tersebut,” kata Bamsoet, Kamis, (20/2).

Selain itu, politikus Golkar meminta Menkopolhukam berkoordinasi dengan Polri untuk memperhatikan sisi sosiologis maupun yuridis, agar penerapannya dapat sesuai dengan kebutuhan institusi kepolisian.

Menko Polhukam Mahfud MD bantah Omnibus Law kekang kebebasan pers (Foto: antaranews)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: antaranews)

“Keberadaan Polsek merupakan perpanjangan tangan Polri ke lingkup masyarakat, baik di tingkat kelurahan maupun pedesaan, agar penegakan hukum dapat bersifat menyeluruh hingga ke seluruh kalangan masyarakat,” pungkas Bambang Soesatyo.

Baca Juga:

Mahfud Rapat Bareng Prabowo Hingga Kepala Staf TNI Bahas Pembelian Sukhoi Su-35

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat beraudiensi tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).

"Ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar polsek ya, agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat. Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten," kata Mahfud usai bertemu Jokowi. (*)

Baca Juga:

Omnibus Law Disinyalir Mempreteli Kebebasan Pers, Mahfud MD Bantah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19

"Saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid di Jakarta," ujar Taufik

Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Mentah-mentah Pengadilan
Indonesia
Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Mentah-mentah Pengadilan

Gagal sudah upaya Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk mendapat pengesahan pemerintah.

 DPR: Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI Melanggar UU MD3
Indonesia
DPR: Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI Melanggar UU MD3

"Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI

Daftar ke KPU, Calon Penantang Gibran Naik Kuda Hitam dan Dikawal Ribuan Pendukung
Indonesia
Daftar ke KPU, Calon Penantang Gibran Naik Kuda Hitam dan Dikawal Ribuan Pendukung

massa pendukung Bajo mulai memadati rumah bacawali Bagyo sekaligus posko induk pasangan Bajo di Jl Ki Agung Mangkir Kelurahan Penumpung, Kecamatan Laweyan, Solo sejak pukul 06.00 WIB.

LPSK Pastikan Saksi dan Korban Terorisme Mapolsek Daha Dapatkan Perlindungan
Indonesia
LPSK Pastikan Saksi dan Korban Terorisme Mapolsek Daha Dapatkan Perlindungan

Keluarga korban telah menyampaikan permohonan perlindungan secara langsung kepada tim LPSK yang sedang melakukan kunjungan.

Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya
Indonesia
Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya

Pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas, tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa

Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu
Indonesia
Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu

Maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 502.110.

Haru Koesmahargyo Jadi Dirut BTN
Indonesia
Haru Koesmahargyo Jadi Dirut BTN

Sektor perumahan memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.

Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman
Indonesia
Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman

Agar laporan kepada polisi ditindaklanjuti perlu memerhatikan tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan

Sriwijaya Air Segera Keluarkan Pernyataan Resmi Terkait SJ-182
Indonesia
Sriwijaya Air Segera Keluarkan Pernyataan Resmi Terkait SJ-182

Pesawat Sriwijaya Air bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang