MPR Minta Dilibatkan Dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah melibatkan lembaganya dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Alasannya merujuk pada UUD 1945 pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan, nahwa MPR sedikitnya lima tahun sekali bersidang di Ibu Kota Negara.

"MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota dewan itu juga penting bagaimana caranya tentang pemindahan ibu kota, nah di situ MPR akan bersidang," ujar Hidayat kepada wartawan di, Jakarta, Jumat (23/8).

Baca Juga: 4 Hal Ini Buat Proses Pemindahan Ibu Kota Berjalan Lancar

Politikus PKS ini menekankan, Presiden Joko Widodo belum mempersiapkan UU untuk pemindahan Ibu Kota ini. Hidayat mengatakan pemindahan Ibu Kota memerlukan revisi UU.

Bila ibu kota pindah dari Jakarta (Sumber: ANTARANEWS/Aji Setyawan)
Bila ibu kota pindah dari Jakarta (Sumber: ANTARANEWS/Aji Setyawan)

"Ini kan negara harusnya mengajarkan rakyat indo taat UU dan konstitusi. Jangan disangka UU yang lama masih berlaku. Bagaimana nanti kalau DPR menolak?" ujarnya menambahkan.

Hidayat pun menyarankan, daripada rakyat disibukkan dengan polemik masalah ibukota, maka lebih bagus bila presiden berkomitmen dengan apa yang sudah nenjadi fokusnya. Jokowi berjanji untuk meningkatkan SDM unggul.

"Nah SDM itu menurut saya tidak terlalu korelatif dengan di mana letak Ibu Kota Indonesia, apalagi perubahannya menimbulkan banyak seperti nasalah ekinomi, anggaran, sosial ada, politik ada, akan pecah itu," ujar Hidayat.

Baca Juga: Fadli Zon Pertanyakan Urgensitas Pemindahan Ibu Kota Negara

Menurutnya, DPR juga mempertanyakan mengapa pemerintah belum menyerahkan naskah akademik terkait pemindahan ibu kota negara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu juga mempersoalkan tidak adanya anggaran pemindahan ibu kota dalam RUU APBN 2020.

"Bahkan kemarin ketika membahas RUU APBN itu juga sama sekali tidak ada poin untuk anggaran pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, UU. Ikuti saja prosedurnya, tentu DPR akan berlaku sangat profesional, mempertimbangkan secara sisi, karena DPR adalah wakil dari pada rakyat," sebutnya. (Knu)

Baca Juga: Ini Daerah di Pulau Jawa yang Kecipratan Untung dari Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan


Tags Artikel Ini

Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH