MPR Kritik Wacana Revisi UU TNI Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang diwacanakan menempatkan perwira aktif di berbagai jabatan sipil

Menanggapinya, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengkritik wacana tersebut, karena dinilai sebagai langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI.

Baca Juga:

TNI AD Sebut Video Berisi Suara Serda Ucok Terkait Kasus Brigadir J Hoaks

Dia menjelaskan, salah satu agenda dan amanat besar reformasi adalah menempatkan TNI sebagai alat utama sistem pertahanan. Membuka keran peran sosial politik TNI di institusi sipil sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi.

"Bahkan ini akan membuat bias fungsi pertahanan yang diemban oleh militer, apalagi tantangan global dalam menghadapi perang teknologi, asimetri, dan siber semakin nyata," kata Syarief Hasan, dikutip dari Antara, Sabtu (13/8).

Dia mengkritik wacana revisi UU TNI yang membuka ruang penempatan pejabat militer aktif di berbagai institusi kementerian/ lembaga maupun institusi sosial politik lainnya.

Menurut dia, wacana tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi TNI, bahkan kontraproduktif dan akan mengembalikan dwifungsi ABRI sehingga dikhawatirkan akan kembali mengulang kesalahan dan kegagalan fungsi pertahanan era Orde Baru.

"Peran dan fungsi TNI harus dipertajam/diperkuat. Kita semua menyadari kedaulatan nasional kita acapkali terancam, kekayaan laut kita dijarah, tumpang tindih klaim wilayah NKRI oleh negara lain, serta kondisi alutsista yang masih tertinggal," ujarnya.

Menurut dia, hal yang terpenting adalah penguatan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI, sehingga energi militer harus difokuskan sepenuhnya, jangan justru membuat bias menjadikan militer memerankan fungsi sosial politik.

Baca Juga:

TNI AL Dapatkan Tambahan Satu KRI Jenis Angkut Tank

Karena itu dia menilai, wacana revisi UU TNI tidak krusial dan tidak kontekstual. Menurut dia, isu strategis yang harus didorong adalah pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF), kesejahteraan prajurit, penegakan kedaulatan wilayah NKRI terutama di wilayah terdepan dan terluar, serta peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi perang asimetris.

"Saya mendukung segala bentuk penguatan fungsi pertahanan dalam kerangka menegakkan kedaulatan NKRI, tetapi bukan dengan cara mengembalikan peran militer dalam kehidupan sosial politik," tuturnya.

Syarief mengatakan, revisi UU TNI dengan maksud menempatkan perwira aktif di institusi kementerian/ lembaga sipil adalah langkah mundur yang harus ditolak. Dia mengaku bersyukur Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU TNI.

Selain itu dia menyadari bahwa di Kementerian Pertahanan terdapat banyak Perwira Tinggi yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, namun memiliki ruang sempit sehingga tidak memiliki jabatan dan jenjang yang terbatas.

"Masalah itu yang harus diselesaikan di intern TNI AD bukan dengan mewacanakan kebijakan mundur atau mencederai semangat reformasi yang digagas TNI AD sejak era reformasi antara lain oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.

Syarief menilai apabila perwira TNI AD yang masih aktif tersebut ingin berkarier di jabatan sipil/ politik, maka pilihannya adalah mundur terlebih dahulu sesuai yang diatur UU TNI, bukan dengan merevisi UU tersebut. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] TNI Lakukan Serangan Roket dan Rudal ke Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara
Indonesia
Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara

Setiap negara sumber data akan dapat memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi, inovasi, dan ekosistem domestiknya.

Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Picu Peralihan Pengguna ke Pertalite
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Picu Peralihan Pengguna ke Pertalite

Kenaikan harga Pertamax mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.

Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster
Indonesia
Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait perubahan status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Jakarta dari level 2 menjadi 1 oleh pemerintah pusat.

Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf
Indonesia
Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf

Kodam Jaya membebastugaskan dua oknum TNI dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet.

Pengamat LIPI: Pencalonan Panglima TNI Terpolitisasi Secara Eksternal
Indonesia
Pengamat LIPI: Pencalonan Panglima TNI Terpolitisasi Secara Eksternal

"Hanya saja seringkali pencalonan panglima TNI terpolitisasi secara eksternal," kata Wasisto.

Pertamina Investigasi Penyebab Kebakaran Tangki di Integrated Terminal Balongan
Indonesia
Pertamina Investigasi Penyebab Kebakaran Tangki di Integrated Terminal Balongan

"Masih diinvestigasi penyebabnya," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (8/9).

Anak Sebut OTT Rahmat Effendi Bermuatan Politis, KPK Buka Suara
Indonesia
Anak Sebut OTT Rahmat Effendi Bermuatan Politis, KPK Buka Suara

Ia menuding operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah terhadap ayahnya bermuatan politis. Ketua DPD Golkar Bekasi menilai KPK telah melakukan pembunuhan karakter.

Tiba di Gedung DPR, Jenderal Andika Siap Apa Adanya
Indonesia
Tiba di Gedung DPR, Jenderal Andika Siap Apa Adanya

Berkas administrasi calon panglima TNI diterima pada Jumat (5/11)

KPK Periksa Sekjen DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
KPK Periksa Sekjen DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati Penajam Paser Utara

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPC Partai Demokrat Balikpapan Syamsudin alias Aco.

Mardiono Diangkat Jadi Plt Ketum PPP Lewat Forum Mukernas
Indonesia
Mardiono Diangkat Jadi Plt Ketum PPP Lewat Forum Mukernas

Forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar itu memutuskan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.