MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol Ilustrasi perlindungan data pribadi. Foto:Net

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengkritik keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan data pribadi warga ke perusahaan pinjaman online (pinjol).

Menurut dia kerjasama pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dengan perusahaan Pinjol merupakan hal yang sah-sah saja namun harus bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat.

Baca Juga

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

"Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah. Namun saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ucapnya di Jakarta, Minggu (14/6)

Dia mendesak pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat termasuk data pribadi orang-perorang. Politisi PKB itu meminta agar pemerintah hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerja sama itu karena seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Perlu hati hati sebab saat ini masih ada perusahaan Pinjol yang pengelolaannya masih belum akuntable dan menyimpang dari aturan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Dia meminta pemerintah harus benar-benar menghitung rencana kerjasama tersebut agar jangan sampai data masyarakat disalahgunakan.

Dia menilai apabila ada perusahaan meminta akses data pribadi ke Kementerian Dalam Negeri, menurutnya hal demikian tidak dapat diterima begitu saja.

"Jika perusahaan membutuhkan verifikasi, ada banyak metode yang bisa digunakan termasuk mendatangi langsung subjek data," ujarnya dilansir Antara

Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat.

Jazilul menjelaskan dengan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi.

"Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," ujarnya.

Jazilul menilai Kemendagri bisa membuka akses atas persetujuan subjek data namun harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan pelindungan yang ditegaskan UU ITE dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016.

Menurut dia, unsur-unsur perlindungan harus dipenuhi sebelum membuka walaupun sedikit akses data pribadi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman daring dan leasing namun data nasabah dijamin aman serta tidak akan disalahgunakan.

Baca Juga

Wali Kota Solo Buka Kebun Binatang 19 Juni, Ibu Hamil dan Anak-anak Dilarang Masuk

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akses ini diberikan agar para lembaga yang bekerja sama dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan.

Dia menjelaskan verifikasi tersebut antara lain, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan lainnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu
Indonesia
Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu

"HA berperan sebagai pewawancara dan yang merekam wawancara bersama SD," tuturnya

Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya

Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka

Imigrasi Buka-bukaan Tujuan 49 TKA Tiongkok Masuk Kendari
Indonesia
Imigrasi Buka-bukaan Tujuan 49 TKA Tiongkok Masuk Kendari

Arvin mengatakan TKA Tiongkok tersebut sempat singgah di Thailand pada 29 Februari 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan

Akun Kontraktor Sipil (fb.com/abi.alghifarii) mengunggah beberapa foto yang menceritakan seorang pria depresi membuang uang ratusan juta rupiah.

WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan
Indonesia
WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan

Kita tidak tahu sampai kapan dapat bertahan

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Asyik Main Bola Bersama Anaknya di Tengah Wabah Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Asyik Main Bola Bersama Anaknya di Tengah Wabah Corona

foto Anies Baswedan tengah bermain bola dengan anaknya itu merupakan foto pada tahun 2016

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Bui
Indonesia
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Dzulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah
Indonesia
Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah

Bamsoet menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan.

Ini Kegiatan-Kegiatan Keramaian yang Kini Dilarang oleh Polisi
Indonesia
Ini Kegiatan-Kegiatan Keramaian yang Kini Dilarang oleh Polisi

Kapolri Jenderal Idham Azis mengelurakan maklumat yang diterbitkan pada Kamis (19/3).