MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol Ilustrasi perlindungan data pribadi. Foto:Net

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengkritik keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan data pribadi warga ke perusahaan pinjaman online (pinjol).

Menurut dia kerjasama pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dengan perusahaan Pinjol merupakan hal yang sah-sah saja namun harus bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat.

Baca Juga

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

"Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah. Namun saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ucapnya di Jakarta, Minggu (14/6)

Dia mendesak pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat termasuk data pribadi orang-perorang. Politisi PKB itu meminta agar pemerintah hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerja sama itu karena seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Perlu hati hati sebab saat ini masih ada perusahaan Pinjol yang pengelolaannya masih belum akuntable dan menyimpang dari aturan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Dia meminta pemerintah harus benar-benar menghitung rencana kerjasama tersebut agar jangan sampai data masyarakat disalahgunakan.

Dia menilai apabila ada perusahaan meminta akses data pribadi ke Kementerian Dalam Negeri, menurutnya hal demikian tidak dapat diterima begitu saja.

"Jika perusahaan membutuhkan verifikasi, ada banyak metode yang bisa digunakan termasuk mendatangi langsung subjek data," ujarnya dilansir Antara

Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat.

Jazilul menjelaskan dengan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi.

"Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," ujarnya.

Jazilul menilai Kemendagri bisa membuka akses atas persetujuan subjek data namun harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan pelindungan yang ditegaskan UU ITE dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016.

Menurut dia, unsur-unsur perlindungan harus dipenuhi sebelum membuka walaupun sedikit akses data pribadi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman daring dan leasing namun data nasabah dijamin aman serta tidak akan disalahgunakan.

Baca Juga

Wali Kota Solo Buka Kebun Binatang 19 Juni, Ibu Hamil dan Anak-anak Dilarang Masuk

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akses ini diberikan agar para lembaga yang bekerja sama dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan.

Dia menjelaskan verifikasi tersebut antara lain, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan lainnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Rupanya, korban sudah mengadukan peristiwa ini ke Komnas HAM

KPK Lantik Direktur Labuksi
Indonesia
KPK Lantik Direktur Labuksi

Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti

Kontrak Bantar Gebang Segera Berakhir, PSI Singgung Proyek ITF
Indonesia
Kontrak Bantar Gebang Segera Berakhir, PSI Singgung Proyek ITF

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur Anies Baswedan tidak serius mengelola sampah ibu kota.

Pangdam Jaya Sebut RSD Wisma Atlet Siap Tampung Pemudik Positif COVID-19
Indonesia
Pangdam Jaya Sebut RSD Wisma Atlet Siap Tampung Pemudik Positif COVID-19

Pangdam Jaya Mayjen (TNI) Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target
Indonesia
Anies Klaim Janji Kampanye Program Jakpreneur Lampaui Target

Jakpreneur merupakan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno kala kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu.

Bantu Tangani COVID-19, MRT Jakarta Distribusikan Tabung Oksigen ke Rumah Sakit
Indonesia
Bantu Tangani COVID-19, MRT Jakarta Distribusikan Tabung Oksigen ke Rumah Sakit

MRT Jakarta bersama WeCare.id membuka program penggalangan dana

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara
Indonesia
Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara

“Kita di Istana belum bisa berkomentar,” kata Donny Gahral Adian

PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta
Indonesia
PT Jaktour Diminta Serap Tenaga Kerja di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Gibran Wajibkan Rumah Makan dan Kafe Gunakan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Gibran Wajibkan Rumah Makan dan Kafe Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

"Kita perluas jangkauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Solo di SE PPKM level 3 ini," ujar Gibran, Rabu (8/9)