MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol Ilustrasi perlindungan data pribadi. Foto:Net

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengkritik keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan data pribadi warga ke perusahaan pinjaman online (pinjol).

Menurut dia kerjasama pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dengan perusahaan Pinjol merupakan hal yang sah-sah saja namun harus bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat.

Baca Juga

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

"Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah. Namun saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ucapnya di Jakarta, Minggu (14/6)

Dia mendesak pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat termasuk data pribadi orang-perorang. Politisi PKB itu meminta agar pemerintah hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerja sama itu karena seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Perlu hati hati sebab saat ini masih ada perusahaan Pinjol yang pengelolaannya masih belum akuntable dan menyimpang dari aturan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Dia meminta pemerintah harus benar-benar menghitung rencana kerjasama tersebut agar jangan sampai data masyarakat disalahgunakan.

Dia menilai apabila ada perusahaan meminta akses data pribadi ke Kementerian Dalam Negeri, menurutnya hal demikian tidak dapat diterima begitu saja.

"Jika perusahaan membutuhkan verifikasi, ada banyak metode yang bisa digunakan termasuk mendatangi langsung subjek data," ujarnya dilansir Antara

Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat.

Jazilul menjelaskan dengan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi.

"Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," ujarnya.

Jazilul menilai Kemendagri bisa membuka akses atas persetujuan subjek data namun harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan pelindungan yang ditegaskan UU ITE dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016.

Menurut dia, unsur-unsur perlindungan harus dipenuhi sebelum membuka walaupun sedikit akses data pribadi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman daring dan leasing namun data nasabah dijamin aman serta tidak akan disalahgunakan.

Baca Juga

Wali Kota Solo Buka Kebun Binatang 19 Juni, Ibu Hamil dan Anak-anak Dilarang Masuk

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akses ini diberikan agar para lembaga yang bekerja sama dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan.

Dia menjelaskan verifikasi tersebut antara lain, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan lainnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Solo Usul Jokowi Beri Penghargaan Nasional Buat Didi Kempot
Indonesia
Wali Kota Solo Usul Jokowi Beri Penghargaan Nasional Buat Didi Kempot

Didi Kempot layak mendapatkan penghargaan tingkat nasional

390 Ribu Tempat Usaha Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
390 Ribu Tempat Usaha Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan

Jumlah orang dan tempat usaha yang ditindak saar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) makin banyak saja.

Foto: Kampung yang Terkubur
Foto
Foto: Kampung yang Terkubur

bencana banjir bandang terparah sepanjang sejarah desa. Lebih dari 500 rumah kondisinya rusak parah tertimbun material dari pengunungan.

Upacara HUT RI, Mahfud MD Tampil Gunakan Baju Sakera
Indonesia
Upacara HUT RI, Mahfud MD Tampil Gunakan Baju Sakera

Warna hitam melambangkan sikap gagah dan pantang menyerah

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan
Indonesia
Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan

Jumlah tersebut naik signifikan atau tiga kali lipat dibandingkan Pilwakot Solo 2015 sebanyak 12.773. Bahkan, jumlah surat suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara paslon Bajo.

Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda

DPP KNPI melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1).

Ketua MPR Berkunjung ke Tembagapura, Ada Apa?
Indonesia
Ketua MPR Berkunjung ke Tembagapura, Ada Apa?

Selama di Tembagapura para wakil rakyat akan meninjau Grasberg dan tambang bawah tanah.

Penumpang KAI di Bawah 3 Tahun Wajib Pakai 'Face Shield'
Indonesia
Penumpang KAI di Bawah 3 Tahun Wajib Pakai 'Face Shield'

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta kembali mengoperasikan kereta api (KA) Jarak Jauh

Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi

"Di UU No 19 Tahun 2019 terdapat norma yang secara tegas pegawai KPK adalah ASN. Maka lahirlah PP No 41 Tahun 2020 ini," ujar Tholabi