MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Petinggi Polri diminta menghitung secara cermat rencana pelibatan jeger atau preman pasar dalam membantu menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Polisi harus menghitung dampak psikologis bagi masyarakat secara luas khususnya pedagang di pasar.

"Ini mengingat pemahaman publik selama ini bahwa hadirnya preman untuk beberapa kondisi sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (15/9).

Bambang menyarankan, Polri menggandeng tokoh-tokoh yang lebih berpengaruh agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tokoh-tokoh itubisa dari pimpinan Pasar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh organisasi.

Baca Juga:

Seragam Satpam Bakal Berwarna Cokelat, Polri: Untuk Tumbuhkan Kebanggan

"Mengingat peran tokoh-tokoh dinilai lebih efektif dan dibutuhkan di kalangan masyarakat," ujarnya.

Bambang meminta, Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam mengambil setiap kebijakan dan mengayomi masyarakat.

"Mendorong Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam setiap mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani serta mengayomi masyarakat," jelas dia.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan pernyataannya soal mengajak 'jeger' atau preman dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Maksud pernyataannya itu terkait membentuk kesadaran kolektif komunitas.

Gatot menjelaskan, ada dua upaya penegakkan protokol COVID-19, yakni melalui operasi yustisi dan membangun kesadaran. Operasi yustisi merupakan tindakan menegakkan perda yang dilakukan Satpol PP dibantu TNI dan Polri.

Sedangkan dalam upaya kedua, pembangunan kesadaran kolektif membutuhkan upaya semua pihak, terutama tokoh tertentu dalam suatu komunitas.

"Komunitas itu apa saja, ada komunitas perkantoran, pasar, hobi, pasar, ojek, motor besar yang semuanya mempunyai pimpinan formal dan informal," kata Gatot dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (14/9).

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

Gatot menjelaskan, membangun kesadaran kolektif relatif mudah dilakukan di tempat atau komunitas terstruktur, misalnya perkantoran, mal atau pasar pemerintah. Sebab ada pimpinan resmi dari tempat tersebut.

Namun, ada komunitas yang tidak memiliki struktur resmi namun memiliki tokoh yang dianggap penting oleh komunitas tersebut. Gatot mencontohkan pasar tradisional, di mana kerap ada 'jeger' atau preman yang selalu berada di dekat mereka.

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujarnya.

Gatot mengatakan, anggota kepolisian maupun Satpol PP tak bisa sepenuhnya berada di pasar tertentu setiap saat. Maka itu, diperlukan tokoh yang mampu menjadi pendorong kesadaran bersama dalam mendongkrak kesadaran kolektif tersebut.

"Jadi mereka tidak menegakkan perda tidak. Bukan mereka preman dari mana kita rekrut tidak, tapi mereka ada tentunya bersama komunitas ada mematuhi protokol. Kalau kesadaran kolektif berbasis komunitas ini kita kerjakan bersama saya kira percepatan memutus mata rantai bisa dilaksanakan," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Positivity Rate 13,4 Persen, Pertambahan Kasus COVID-19 DKI Sebanyak 1.027 Jiwa



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH