MPR Ingatkan Pemerintah Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara Ketua MPR Bambang Soesatyo (Antara)

MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan dengan matang rencana perampingan 96 lembaga negara.

Bamsoet meminta agar sebelum rencana tersebut dilaksanakan, kementerian terlebih dahulu melakukan kajian kompetensi dengan analisis jabatan.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Subsidi Siswa yang Terpaksa Masuk Swasta

"Sehingga putusan yang diambil mengenai perampingan atau pembubaran lembaga negara dilakukan sudah berdasarkan kajian yang komprehensif," kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu (8/7).

Hal itu bisa dilakukan dengan cara kementerian itu terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.

Dengan itu, Kementerian PAN dan RB memiliki parameter untuk menentukan lembaga yang dapat dibubarkan, dimerger, maupun yang tetap dilanjutkan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (HO-Dok Humas MPR RI)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (HO-Dok Humas MPR RI)

Menurut dia, sebaiknya didahulukan untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan 96 lembaga negara yang dianggap kinerjanya tidak maksimal untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Hal ini penting agar putusan yang diambil dapat diterima semua pihak.

Selain itu, Kementerian PAN dan RB sebaiknya juga mempertimbangkan nasib pegawai yang lembaga tempatnya bekerja dilakukan perampingan.

Mengingat kondisi saat ini cukup berat di tengah pandemi COVID-19, mempertahankan pekerjaan adalah sebuah masalah krusial bagi siapa pun.

"Jadi sebaiknya semua aspek dipertimbangkan," pungkas Bamsoet.

Baca Juga:

Jokowi Bahas Soal Reshuflle di Depan Pimpinan MPR

Sebelumnya, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya tengah mengkaji pembubaran sejumlah lembaga/komisi yang dipandang kurang optimal.

Kajian tersebut, mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

Tjahjo menjelaskan, sejak 2014 terdapat sekitar 24 lembaga/komisi yang dibubarkan.

Sekarang ini, masih ada 96 lembaga/komisi, baik yang dibentuk melalui undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP) serta peraturan presiden (perpres). (Knu)

Baca Juga:

Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Capai Titik Temu soal PPDB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkopolhukam: Indonesia Tengah Diserang dari Berbagai Sisi
Indonesia
Menkopolhukam: Indonesia Tengah Diserang dari Berbagai Sisi

Tantangan ideologi dan teritori dalam kaitan menjaga integrasi dan keutuhan bangsa dan negara.

Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana
Indonesia
Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana

Hadar Nafis Gumay mengingatkan, apabila Pilkada tetap dihelat di saat pandemi, maka akan menjadi bencana bagi masyarakat.

Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi

"Eks napiter binaan BNPT ini perlu mendapatkan perhatian. Pihaknya berharap ke depannya bisa terus menjalin komunikasi dengan yayasan yang menaungi mantan warga binaan kasus eks napiter," ujar Eva.

Ini Peringatan kepada WNI yang Bakal Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Ini Peringatan kepada WNI yang Bakal Pergi ke Luar Negeri

Imigrasi tidak bisa membatasi WNI yang ingin bepergian ke luar negeri di tengah wabah virus Corona yang mendunia.

Pemkot Yogyakarta Gelar Rapid Test Massal Usai Lebaran
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Gelar Rapid Test Massal Usai Lebaran

Rapid test ini akan digelar di sejumlah pusat keramaian dan pusat perbelanjaan.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.360 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.360 Pasien COVID-19

Secara keseluruhan, ada 1.360 pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dadakan tersebut.

Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh
Indonesia
Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh

Mobil ambulans yang sempat dikejar oleh aparat dan jadi viral media sosial diduga membawa batu untuk perusuh dalam demo.

Penantang Gibran Sediakan 20.000 e-KTP Syarat Dukungan untuk Tutupi Kekurangan di KPU
Indonesia
Penantang Gibran Sediakan 20.000 e-KTP Syarat Dukungan untuk Tutupi Kekurangan di KPU

"Batas mininal syarat dukungan agar lolos jalur independen harus menumpulkan 35.870 e-KTP. Kami masih yakin bisa memenuhi syarat tersebut," ujar Robert

Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu
Indonesia
Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu

Seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis.

BW Sindir Pimpinan KPK yang Bisu di Kasus Novel Baswedan
Indonesia
BW Sindir Pimpinan KPK yang Bisu di Kasus Novel Baswedan

“Di mana pimpinan KPK dalam situasi ini? " kata BW