MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan Kedatangan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac di Bandara Soekarno Hatta, 6 Desember 2020. (Tangakapan Layar Youtube: Setpres)

MerahPutih.com - Langkah pemerintah menggratiskan vaksin memberikan harapan segera berakhirnya pandemi yang juga merupakan bentuk tanggung jawab negara memenuhi konstitusi untuk keselamatan kesehatan warga negara Indonesia.

"Kita bersyukur akhirnya presiden memutuskan untuk menggratiskan biaya pelayanan vaksin di kita semua," Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Minggu (20/12).

Baca Juga:

Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas

Bamsoet mengakui vaksin ini juga rentan dikomersialkan di tengah krisis kesehatan sehingga menghambat upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi penyakit ini.

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia. Dan Sejak Maret Indonesia ikut memburu vaksin, obat dan berbagai kebutuhan melawan corona.

"Kita bertarung dan berebutan dengan negara-negara lain, karena 250-an negara mengalami hal yang sama dengan kita. Sementara pabrikan vaksin itu tidak banyak," katanya.

Ditargetkan Januari 2021 akan masuk 15 juta vaksin dan bertahap. Sehingga Juni target 70 persen dari 270 juta warga Indonesia telah divaksin.

Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: Antara).
Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: Antara).

"Maka kita bisa bernafas lega dan kembali normal," imbuhnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan, kasus COVID-19 yang terjadi di Sulsel didominasi dengan status orang tanpa gejala (OTG).

"80 persen itu adalah OTG, sehingga hampir semuanya kita rawat di hotel. Di rumah sakit sampai hari ini okuvansinya di bawah 50 persen. Jadi, Insyaallah, mudah-mudahan bisa kita kendalikan dengan baik," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seribu Lebih ASN 'Terciduk' Lakukan Pelanggaran
Indonesia
Seribu Lebih ASN 'Terciduk' Lakukan Pelanggaran

Lalu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara

Anies: Imbas Pandemi COVID-19 Sebanyak 453.295 Orang Kehilangan Pekerjaan
Indonesia
Anies: Imbas Pandemi COVID-19 Sebanyak 453.295 Orang Kehilangan Pekerjaan

Selama pandemi COVID-19 kurang lebih 453.295 pekerja jadi pengangguran.

Menag Minta Khotbah Idul Adha Diperpendek
Indonesia
Menag Minta Khotbah Idul Adha Diperpendek

Fachrul mengimbau agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan saat salat Idul Adha. Terkhusus untuk para khotib, diimbau ceramahnya jangan terlalu panjang.

BNPB Diminta Angkut Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Pakai Helikopter
Indonesia
BNPB Diminta Angkut Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Pakai Helikopter

Effendy juga berpesan kepada posko untuk memperhatikan warga yang masih ada di perbukitan

Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa

Penyerangan dan pengrusakan Polsek Ciracas pada hari Jumat (28/8) malam bukan kejahatan atau kriminalitas biasa.

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla
Indonesia
KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Keduanya ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.

Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19
Indonesia
Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19

gugus tugas memiliki data yang terintegrasi yaitu Bersatu Lawan COVID-19

Ditusuk Orang Tak Dikenal, Ulama Syekh Ali Jaber Harus Dirawat 10 Jahitan
Indonesia
Ditusuk Orang Tak Dikenal, Ulama Syekh Ali Jaber Harus Dirawat 10 Jahitan

Penceramah Syekh Ali Jaber ditusuk oleh orang tidak dikenal di kawasan Bandar Lampung pada Minggu (13/9) sore.

Dihantam Pageblug COVID-19
Indonesia
Dihantam Pageblug COVID-19

Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang di 2020.

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau
Indonesia
Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/Kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial.