MPR Dukung Upaya Keras Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19 Ilustrasi vaksin Covid-19. ANTARA/Shutterstock

MerahPutih.com - MPR mendukung penuh upaya pemerintah melobi serta bernegosiasi dengan sejumlah industri farmasi di beberapa negara guna memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, saat ini kebutuhan vaksin di Indonesia mencapai 350.000.000 dosis. Per orang harus menerima dua kali suntikan vaksin COVID-19.

"Kemampuan pemerintah mendapatkan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen untuk kebutuhan dalam negeri patut diapresiasi. Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa, di mana 70 persennya harus divaksinasi, maka kebutuhan riil minimum vaksin corona adalah 350 juta dosis vaksin," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/12).

Baca Juga:

DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite

Ia menegaskan bahwa MPR mendukung setiap langkah pemerintah untuk mendapatkan kekurangan vaksin COVID-19 itu.

Bamsoet mengakui tidak mudah memenuhi kebutuhan riil minimum vaksin karena saat ini menjadi produk kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan semua negara.

"Dengan mengacu pada total populasi dunia yang mencapai 7,8 miliar jiwa, dibutuhkan lebih dari 15 miliar dosis vaksin corona. Sedangkan kapasitas produksi global hingga 2021 diperkirakan hanya 8,4 miliar dosis," ujarnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ia mengatakan, dari jumlah ini, sekitar 3.000.000.000 dosis vaksin sudah diborong negara-negara kaya sehingga pemerintah Indonesia harus berupaya keras mendapatkan tambahan vaksin agar vaksinasi bisa mencapai target.

Menurut dia, ketika sejumlah negara sudah menjadwalkan vaksinasi untuk mengakhiri pandemi di negaranya masing-masing. Indonesia pun harus berani mengambil inisiatif yang sama utamanya memenuni kebutuhan riil minimum vaksin COVID-19.

Baca Juga:

Margaret Keenan, Penerima Vaksin COVID-19 Pertama

"Kendati masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan riil minimum vaksin COVID-19, Indonesia harus mulai bergerak dengan program-program yang realistis," katanya.

Ia menilai, sebanyak 1.200.000 vaksin COVID-19 yang sudah tersedia sekarang layak dijadikan modal awal sekaligus faktor pendorong semangat dan motivasi mengakhiri pandemi di Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Cek Kemanjuran Vaksin COVID-19 Sinovac, Darah Relawan Uji Klinis Dicek Balitbangkes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19
Indonesia
Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memberi tugas kepada Komite Kebijakan.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara
Indonesia
Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Jokowi Layak Pertimbangkan Ahok Jadi Menteri
Indonesia
Jokowi Layak Pertimbangkan Ahok Jadi Menteri

Politikus PKS Mardani Ali Sera meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

Jangan Bicara dan Makan Minum di Transportasi Umum, Ini Bahayanya
Indonesia
Jangan Bicara dan Makan Minum di Transportasi Umum, Ini Bahayanya

Yurianto menyebut apabila etika itu diabaikan, maka berpotensi memicu meluasnya penyebaran virus corona di dalam transportasi umum.

 KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB
Indonesia
KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

Suap itu diduga terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 130 miliar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

Sanksi denda tersebut didapat dari tiga bentuk pelanggaran yang terdiri dari perorangan terkait penggunaan masker, perkantoran, dan rumah makan.

Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain
Indonesia
Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain

Jangan sampai ada daerah yang sudah terlalu tinggi kapasitas pengetesannya, tetapi masih ada provinsi-provinsi lain yang masih jauh kapasitas pengetesannya.

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur
Indonesia
DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,5 Triliun untuk pembangunan infrastruktur.