MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Aspri)

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mengaudit dana kampanye calon kepala daerah dan mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan laporan dana kampanye semestinya akurat sebab menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon serta upaya pencegahan politik uang dan korupsi.

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11)

Baca Juga

Jelang Pilkada Serentak, KPU Ungkap 1,75 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP

Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut pun mendorong KPU menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pasangan calon terpilih.

Pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ditekankannya memiliki tiga kewajiban pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Ia menegaskan seluruh pasangan calon harus membuat tiga jenis laporan mengenai dana kampanye tersebut. Apabila pasangan calon kepala daerah mengalami kesulitan, Bambang Soesatyo mendorong KPU untuk membantu pasangan calon memenuhi syarat administrasi itu.

Ada pun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sejumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 dinilai tidak serius, misalnya puluhan pasangan calon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah.

Baca Juga

14 DPC NasDem Membelot Dukung Eri Cahyadi-Armuji

Selain itu, dilansir Antara, laporan penerimaan dana kampanye dinilai tidak wajar karena terlalu rendah, yakni di bawah rata-rata data yang diolah KPU. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja
Indonesia
Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja

Advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi hingga terlibat langsung dalam audiensi bukan hanya demo.

UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya
Indonesia
UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya

Pengembangan alat HFNC ini merupakan contoh dari kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang medis dan teknologi

Wagub DKI Beberkan Program Penanganan Banjir di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Beberkan Program Penanganan Banjir di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeberkan sejumlah program dalam mengantisipasi banjir di ibu kota. Salah satunya pengerukan 13 sungai yang ada di Jakarta.

Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh
Indonesia
Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh

Dengan demikian, orang yang tengah dirawat sebanyak 5.812 orang dari semula 5.730 orang.

Semua Kota di Jakarta Catatkan Kasus Aktif COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Semua Kota di Jakarta Catatkan Kasus Aktif COVID-19 Tertinggi

Sebanyak sembilan atau 1,75 persen kabupaten/kota di Indonesia mencatatkan lebih dari seribh kasus aktif COVID-19.

Kabur dari RS, Pasien COVID-19 Dipenjara Empat Bulan
Dunia
Kabur dari RS, Pasien COVID-19 Dipenjara Empat Bulan

Seorang pasien COVID-19 di Hong Kong divonis hukuman penjara selama empat bulan gara-gara melarikan diri saat dalam perawatan di rumah sakit (RS) setempat.

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?
Indonesia
Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan KPK

Indonesia Diguncang 52 Kali Gempa Selama Januari 2021, BMKG Sebut tak Lazim
Indonesia
Indonesia Diguncang 52 Kali Gempa Selama Januari 2021, BMKG Sebut tak Lazim

Ia mengungkapkan, hal ini tidak lazim, karena dalam 20 hari saja sudah terjadi aktivitas gempa dirasakan sebanyak lebih dari 50 kali.

ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.