MPR Diminta Pertimbangkan Urgensi Melakukan Amandemen Terbatas UUD 1945 Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar (Foto: fh.trisakti.ac.id)

Merahputih.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar MPR RI mempertimbangkan kembali urgensi dalam melakukan amendemen terbatas pada UUD 1945.

“Saya minta pertimbangkan urgensi sosiologisnya apa, urgensi yuridisnya apa, dan urgensi politisnya apa, sebelum melakukan perubahan,” ujar Abdul Fickar dikutip Antara, Senin (16/8).

Baca Juga

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Hanya Pepesan Kosong

Permintaan tersebut merupakan tanggapannya terkait Pidato Pengantar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam rangka Sidang Tahunan MPR. Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo menyebut, diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan terbatas UUD 1945, secara khusus, bertujuan untuk menambah wewenang MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang mana nantinya akan digunakan sebagai landasan setiap rencana strategis Pemerintah, seperti pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infratruktur tol laut, serta rencana pembangunan strategis lainnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Menurutnya, kebijakan tersebut kurang sesuai untuk dilakukan saat ini, terlebih menimbang kondisi Indonesia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Proses untuk melakukan perubahan akan memerlukan tenaga dan biaya yang besar.

“Apalagi kalau perubahannya dikaitkan dengan memindahkan ibu kota negara, ini akan memunculkan risiko yang berat secara ekonomi,” ujarnya pula.

Karena itu, Abdul Fickar juga meminta agar MPR mempertimbangkan faktor kesiapan ekonomi Indonesia apabila penetapan PPHN bertujuan untuk mengakomodir pemindahan ibu kota negara.

Baca Juga

Muncul Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Jokowi Akan Dijadikan Seperti Soeharto

Menurut dia, sumber daya ekonomi yang kini dimiliki oleh Indonesia sebaiknya diarahkan untuk memberantas kemiskinan yang diakibatkan oleh COVID-19. “Pemulihan ekonomi akan memakan waktu lama, jadi tidak perlu tergesa-gesa,” katanya pula.

Abdul berharap agar Pemerintah dapat lebih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19, sehingga persoalan-persoalan seperti perubahan terbatas UUD 1945 dapat ditunda sampai Indonesia berada dalam kondisi yang lebih stabil. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Bakal Sikat Kepala Desa yang Berani Selewengkan Dana Desa
Indonesia
Kapolri Bakal Sikat Kepala Desa yang Berani Selewengkan Dana Desa

"Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," kata Sigit

Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik
Indonesia
Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Indonesia
Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan.

Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan
Indonesia
Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan

Sebab, euforia yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan keamanan. Apalagi, saat ini sedang dalam keadaan Pandemi COVID-19.

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Indonesia
1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Hoaks terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Kasus dugaan korupsi BLBI ini telah menjerat pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Pemprov DKI Siapkan Tempat Isolasi Atlet Sepulang dari PON Papua
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Isolasi Atlet Sepulang dari PON Papua

DKI Jakarta akan menyiapkan tempat karantina bagi kontingen Atlet Jakarta sepulang dari Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX.

Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold
Indonesia
Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Threshold

Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk membahas rencana amendemen UUD 1945 yang saat ini bergulir.

Bupati dan Pejabat Jember Diduga Terima Honor Pemakaman Pasien COVID-19
Indonesia
Bupati dan Pejabat Jember Diduga Terima Honor Pemakaman Pasien COVID-19

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, yakni sekretaris daerah, Plt Kepala BPBD hingga Kabid Kedaruratan Logistik BPBD diduga menerima honor sebagai tim pemakaman jenazah pasien COVID-19.

Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara
Indonesia
Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

Bless buka suara soal dirinya yang dicopot Gubernur Anies dari jabatannya dan tengah diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI.