MPR Desak Indonesia Amankan Stok Vaksin Kedatangan vaksin di Indonesia. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta mengevaluasi ketersediaan serta kebutuhan stok vaksin nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk bernegosiasi dengan negara lain dalam mengamankan stok vaksin nasional.

"Baik dengan pendekatan bilateral, multilateral, maupun pengembangan dari dalam negeri," terang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Dibantu TNI-Polri, Menkes Pede Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai Juli

Bamsoet menuturkan, pentingnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan percepatan dan penguatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, khususnya di tengah lonjakan yang terjadi saat ini.

Bamsoet meminta distribusi vaksin ke berbagai daerah bisa terus dilakukan sesuai kebutuhan daerah agar dapat tercapai kekebalan komunitas.

Wakil Ketua Umum Golkar ini meminta, masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi dan memanfaatkan layanan kesehatan gratis vaksinasi COVID-19 dari pemerintah.

Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Indonesia sampai Senin (21/6) pukul 18.00 WIB, telah mencapai 23.530.219. Jumlah ini berarti 58,32 persen dari total sasaran tahap I dan II sebanyak 40.349.049.

Sementara jumlah warga yang sudah mendapat suntikan pertama dan kedua atau dosis lengkap vaksin COVID-19 sebanyak 12.398.428 orang atau 30,73 persen dari total sasaran.

Kedatangan vaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)
Kedatangan vaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk tiba di Tanah Air, Minggu (20/06/2021) siang, melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dengan kedatangan vaksin ini, maka jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia saat ini adalah sebanyak 104.728.400 dosis, dengan perincian vaksin produksi Sinovac sebanyak 94,5 juta dosis, AstraZeneca 8.228.400 dosis, dan Sinopharm 2 juta dosis.

“Pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin COVID-19 ini. Upaya-upaya ini tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, maupun eksplorasi daripada produk-produk dalam negeri," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Oscar Primadi. (Knu)

Baca Juga:

Vaksinasi Pelaku Wisata Kembali Digelar di Kabupaten Sleman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul
Indonesia
Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul

Nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin kembali dicatut untuk melakukan penipuan.

Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY
Indonesia
Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY

DPC Demokrat Solo juga mendukung langkah AHY melawan pihak yang akan melakukan kudeta

Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan
Indonesia
Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan

Rizal Djalil merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen
Indonesia
Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung sudah tersalurkan hampir 70 persen dari 60 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam 6 Bulan di 2021, BI Beli SBN Rp 124,1 Triliun
Indonesia
Dalam 6 Bulan di 2021, BI Beli SBN Rp 124,1 Triliun

Pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu sebanyak Rp 186,67 triliun untuk menambah belanja tahun ini dan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran
Indonesia
Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran

Iapun perintahkan melakukan lelang untuk kegiatan kementerian dan lembaga sedini mungkin atau pada bulan Desember 2020.

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa 3 Pejabat OJK
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa 3 Pejabat OJK

"Kami memeriksa 4 orang sebagai saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya," kata Hari

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat
Indonesia
Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat

Meski begitu, polisi memutuskan tidak menyekat jalur-jalur tikus tersebut karena dinilai kurang efektif. Jalur tikus itu ujungnya akan tetap ke jalur utama yang disekat oleh pihak kepolisian.