MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (FGD) yang menghadirkan para akademisi diklaim tidak satu kali pun membahas masa jabatan presiden.

MPR periode 2019—2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR Periode 2014—2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR periode 2019—2024.

Baca Juga:

"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/3).

Ia meminta untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, memperilakan masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD tersebut. Membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.

"Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan, isu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua. Padahal, pembahasan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial, pemilihan presiden tetap secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa 5 tahun berikutnya.

"Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.

Sidang MPR
Sidang MPR. (Foto: Antara)

Ia mengakuui, kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" dan "Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat" yang bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Para akademisi tersebut, antara lain Ketua Forum Rektor Prof. Dr. Arif Satria, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Prof. Dr. Soffian Effendi, Yudi Latif, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Dr. Karomani, M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. K.H. As’ad Said Ali, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A., Dr. M. lsnaeni Ramdhan, S.H., M.H., Drs. lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, S.I.P., M.Si., Prof. Dr. Nandang A. Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H., Dr. Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors Psi., M.M., dan Dr. Prasetijono Widjojo M.J., M.A.

"Makalah para pakar dan akademisi tersebut, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan preside. MPR hanya fokus menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Senior Partai Demokrat Max Sopacua Tutup Usia
Indonesia
Politikus Senior Partai Demokrat Max Sopacua Tutup Usia

Jenazah Max akan diberangkatkan dari RSPAD Gatot Subroto

Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritik penamaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), yaitu Putra Mahkota Uni Emirat Arab, sebagai hal yang dinilai janggal.

Kemenkes Berikan Tips Jalani Vaksinasi saat Berpuasa
Indonesia
Kemenkes Berikan Tips Jalani Vaksinasi saat Berpuasa

Juru Bicara Vaksinasi COVKD-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat harus meniatkan untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19.

Kejagung Periksa Tujuh Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi LPEI Temukan Titik Terang
Indonesia
Kejagung Periksa Tujuh Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi LPEI Temukan Titik Terang

Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang
Indonesia
Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

Di media sosial ramai unggahan video terkait pembongkaran cip di KTP elektronik yang disebutkan dapat dipergunakan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan seseorang.

Jalur Kereta di Wilayah Daop 8 Aman Pasca Gempa Magnitudo 6,2
Indonesia
Jalur Kereta di Wilayah Daop 8 Aman Pasca Gempa Magnitudo 6,2

Gempa magnitudo 6,2 tersebut tak berpotensi tsunami

Kemenag Lobi Dubes Arab Saudi Soal Umrah
Indonesia
Kemenag Lobi Dubes Arab Saudi Soal Umrah

Kementerian Agama melalui Ditjen Haji dan Umrah menemui Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi.

Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021

Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

Terbang Perdana Jokowi Dengan Pesawat Kepresidenan Usai Dicat Ulang
Indonesia
Terbang Perdana Jokowi Dengan Pesawat Kepresidenan Usai Dicat Ulang

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sudah dicat ulang. Kebijakan itu sudah direncakan sejak 2019 lalu.

Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK
Indonesia
Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK

Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.