MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (FGD) yang menghadirkan para akademisi diklaim tidak satu kali pun membahas masa jabatan presiden.

MPR periode 2019—2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR Periode 2014—2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR periode 2019—2024.

Baca Juga:

"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/3).

Ia meminta untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, memperilakan masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD tersebut. Membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.

"Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan, isu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua. Padahal, pembahasan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial, pemilihan presiden tetap secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa 5 tahun berikutnya.

"Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.

Sidang MPR
Sidang MPR. (Foto: Antara)

Ia mengakuui, kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" dan "Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat" yang bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Para akademisi tersebut, antara lain Ketua Forum Rektor Prof. Dr. Arif Satria, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Prof. Dr. Soffian Effendi, Yudi Latif, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Dr. Karomani, M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. K.H. As’ad Said Ali, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A., Dr. M. lsnaeni Ramdhan, S.H., M.H., Drs. lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, S.I.P., M.Si., Prof. Dr. Nandang A. Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H., Dr. Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors Psi., M.M., dan Dr. Prasetijono Widjojo M.J., M.A.

"Makalah para pakar dan akademisi tersebut, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan preside. MPR hanya fokus menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
7 Jalan Raya Jakarta Terendam Banjir, Ketinggian Sampai 30 Cm
Indonesia
7 Jalan Raya Jakarta Terendam Banjir, Ketinggian Sampai 30 Cm

Hujan yang menghuyur ibu kota pada hari ini, Selasa (27/10), menyebabkan 7 jalan raya terendam banjir. Genangan itu terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Selatan.

Pelanggan Aborsi Ilegal di Cempaka Putih Mayoritas Hamil di Luar Nikah
Indonesia
Pelanggan Aborsi Ilegal di Cempaka Putih Mayoritas Hamil di Luar Nikah

Salah satunya karena para wanita itu hamil di luar nikah.

Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat.

Ketua DPRD Tanggapi Kritikan Penghormatan Terakhir Sekda Saefullah di Balai Kota
Indonesia
Ketua DPRD Tanggapi Kritikan Penghormatan Terakhir Sekda Saefullah di Balai Kota

Meskipun berada di dalam mobil jenazah, namun berbahaya karena adanya potensi penularan.

Tekan Penyebaran COVID-19, 84 Ribu Warga DKI Dites PCR
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, 84 Ribu Warga DKI Dites PCR

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 11.379 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.133 positif dan 10.246 negatif.

Pengamat Politik Nilai Pencalonan Gibran Bukan Masalah
Indonesia
Pengamat Politik Nilai Pencalonan Gibran Bukan Masalah

Majunya Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan.

Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 109.905

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019.

Lumpuh Usai Divaksin, Guru Honor di Sukabumi Dinilai Tidak Terbukti KIPI
Indonesia
Lumpuh Usai Divaksin, Guru Honor di Sukabumi Dinilai Tidak Terbukti KIPI

GBS disebakan oleh virus, bakteri pada proses imunologis yang terjadi 2-4 minggu sebelum terjadinya gejala. GBS merupakan penyakit autoimun.

Minim Perhatian Pemerintah, Protokol New Normal di Pasar Tradisional Hanya Pepesan Kosong
Indonesia
Minim Perhatian Pemerintah, Protokol New Normal di Pasar Tradisional Hanya Pepesan Kosong

APPSI menyayangkan pemerintah tidak benar-benar memberi perhatian serius untuk pasar tradisional