MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (FGD) yang menghadirkan para akademisi diklaim tidak satu kali pun membahas masa jabatan presiden.

MPR periode 2019—2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR Periode 2014—2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR periode 2019—2024.

Baca Juga:

"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/3).

Ia meminta untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, memperilakan masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD tersebut. Membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.

"Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan, isu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua. Padahal, pembahasan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial, pemilihan presiden tetap secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa 5 tahun berikutnya.

"Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.

Sidang MPR
Sidang MPR. (Foto: Antara)

Ia mengakuui, kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" dan "Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat" yang bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Para akademisi tersebut, antara lain Ketua Forum Rektor Prof. Dr. Arif Satria, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Prof. Dr. Soffian Effendi, Yudi Latif, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Dr. Karomani, M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. K.H. As’ad Said Ali, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A., Dr. M. lsnaeni Ramdhan, S.H., M.H., Drs. lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, S.I.P., M.Si., Prof. Dr. Nandang A. Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H., Dr. Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors Psi., M.M., dan Dr. Prasetijono Widjojo M.J., M.A.

"Makalah para pakar dan akademisi tersebut, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan preside. MPR hanya fokus menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI: Operasi Yustisi Turunkan Penyebaran COVID-19 Sebesar 20 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Operasi Yustisi Turunkan Penyebaran COVID-19 Sebesar 20 Persen

Hal itu diungkap Riza Patria dari hasil analisa para pakar dan para ahli.

Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan
Indonesia
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan

Musim hujan di Jakarta bukan hanya di tengah pandemi yang masih terjadi, tetapi juga akibat fenomena La Nina

Pembangunan Masjid Agung Solo Hibah Pangeran UEA Dibangun Pekan Ini
Indonesia
Pembangunan Masjid Agung Solo Hibah Pangeran UEA Dibangun Pekan Ini

Masjid dan Islamic Center ini merupakan Hadiah untuk Presiden Jokowi dari Pangeran UEA, Sheik Mohammed bin Zayed Nahyan.

Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Munarman Segera Diadili
Indonesia
Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Munarman Segera Diadili

"Kalau seandainya nanti dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan," tuturnya.

Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin

Dalam surat dakwaan disebut pada awalnya sekitar Agustus 2020, Robin dimintai tolong Azis Syamsudin berdiskusi dengan Maskur Husain apakah bersedia mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan
Indonesia
KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini

Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu masih cerah berawan

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD

Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus
Indonesia
Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus

Leonard menuturkan setelah 13 tersangka korporasi dan alat bukti diserahkan, jaksa kemudian menyiapkan surat dakwaan mereka untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Indonesia Pasti Bangga Jakarta Raih Penghargaan Transportasi Berkelanjutan
Indonesia
Indonesia Pasti Bangga Jakarta Raih Penghargaan Transportasi Berkelanjutan

Jakarta meraih penghargaan di bidang Transportasi Berkelanjutan 2021 berdasarkan penilaian dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).