MPLS DKI Digelar Daring, Pendidik Wajib Sosialisasikan Hidup Sehat Kenormalan Baru Ilustrasi. (Antara/Pexels)

MerahPutih.com - Tingginya tren kasus COVID-19 di Jakarta memaksa masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2021 - 2022 bagi siswa baru digelar secara daring atau online.

MPLS dilaksanakan di seluruh satuan pendidik mulai dari 12 Juli hingga 14 Juli 2021 besok. Sedangkan MPLS jenjang paud baru digelar 14 Juli sampai 16 Juli mendatang.

"Selama MPLS, peserta didik mengenakan seragam dari satuan pendidikan sebelumnya. Kecuali jenjang paud, SD/SDLB, dan pendidikan kesetaraan," tulis Dinas Pendidikan (Disdik) DKI melalui akun resmi Instagram @disdikdki, Selasa (13/7).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Peti Jenazah Gubernur DKI

Tujuan kegiatan MPLS ini untuk mengenali potensi diri peserta didik baru; membantu peserta didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan satuan pendidikan; memahami tata tertib satuan pendidikan.

Lalu, mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan dan warga DKI Jakarta; menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; serta menumbuhkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan karakter baik melalui nilai-nilai pendidikan karakter.

Ada sejumlah aturan saat pelaksanaan MPLS daring. Disdik menyebut, satuan pendidikan dilarang mewajibkan peserta didik menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan dan serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani peserta didik.

Satuan pendidikan diharapkan mengembangkan materi budaya lokal Jakarta dan pengenalan program satuan pendidikan yang bersih, hijau, dan sehat.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 secara daring di SMA Negeri 34, Jakarta, Selasa (8/6/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 secara daring di SMA Negeri 34, Jakarta, Selasa (8/6/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pelaksanaan MPLS di tengah wabah COVID-19 satuan pendidikan perlu sosialisasi tentang penerapan pola hidup sehat dalam masa kenormalan baru.

Khusus untuk MPLS jenjang SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK agar memasukan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

"Serta pesan hidup sehat tanpa narkoba," sambung Disdik DKI.

Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada kasudin pendidikan masing-masing.

Baca Juga:

Puluhan Ribu Pelamar Siap Bersaing, Segini Besaran Gaji PNS Pemprov DKI

Kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan, pengawas, dan penilik melaksanakan monitoring secara daring dalam pelaksanaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021/2022.

Kabid persekolahan dan kasudin pendidikan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021/2022.

"Kegiatan MPLS disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar
Indonesia
Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BLEM) Samin Tan didakwa menyuap mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih senilai Rp 5 miliar.

Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Indonesia
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat

pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

PPKM Level 4, Pelajar di Banjarmasin Kembali Belajar Online
Indonesia
PPKM Level 4, Pelajar di Banjarmasin Kembali Belajar Online

"Kita hentikan sementara dengan waktu yang belum ditentukan, melihat kondisi kebijakan terkait penanganan COVID-19 ini selanjutnya," ujar Totok.

Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.

Henry Yoso Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah Oleh Sekelompok Orang Radikal
Indonesia
Henry Yoso Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah Oleh Sekelompok Orang Radikal

Aksi-aksi seperti itu, dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menciptakan konflik sosial

Gugatan Pilpres Trump Butuh Biaya 60 Juta Dolar AS
Dunia
Gugatan Pilpres Trump Butuh Biaya 60 Juta Dolar AS

Tim kampanye Trump telah mengajukan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian atas penghitungan suara pemilu.

Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada
Indonesia
Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Panitia Pengawas (Panwas) bertemu dengan pasangan calon atau tim pemenangan pada Pilkada Serentak 2020 secara diam-diam.

Tahun ini, Produksi Beras Nasional Diprediksi Capai 31 Juta Ton
Indonesia
Tahun ini, Produksi Beras Nasional Diprediksi Capai 31 Juta Ton

Terjadi pergeseran puncak panen padi pada 2020 dibandingkan 2019. Puncak panen padi pada 2020 terjadi pada April, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada Maret.

Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding
Indonesia
Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding

Tim advokasi tersebut gabungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, dan Ditjenpas

2.584 Anak Terpapar COVID-19 di Bangka Belitung
Indonesia
2.584 Anak Terpapar COVID-19 di Bangka Belitung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menangani COVID-19 yang menjangkiti ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak-anak.