MPKF Salurkan Bantuan Paket Sembako ke Yayasan Sosial Penampung Orang-orang Gangguan Jiwa Relawan MPKF berfoton bersama pengurus yayasan dan orang-orang dengan gangguan jiwa yang ditampung. (Dok/ JHL Group)

MerahPutih.com - JHL Group terus bersemangat menyebarkan benih-benih kebaikan di tengah pandemi COVID-19. Melalui yayasan Merah Putih Kasih Fondation (MPKF), grup usaha milih Jerry Hermawan Lo ini terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Nah, jika biasanya para relawan MPKF menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) ke tenaga medis, pada Jumat (12/6) memberikan bantuan ke yayasan sosial yang menampung orang-orang dengan gangguan mental.

Lokasi yayasan di Legok Tangerang. “Di sini ada 36 orang sakit jiwa yang kami rawat dari jalanan,” salah satu pengurus yayasan tersebut.

mpkf

Beberapa di antaranya mereka sudah tak lagi diurus oleh keluarganya.

Kondisi bangunan yayaysan tersebut begitu sederhana. Bangunan tersebut terletak di perkambungan yang tak begitu padat penduduk. Meski sederhana, lokasi yayasan tersebut tampak bersih dan sehat.

Relawan MPKF yang datang untuk memberikan paket sembako disambut dengan baik. Selain para pengurus yayasan, orang-orang dirawat juga ikut keluar untuk menyambut.

mpkf
Puluhan paket sembako yang disalurkan JHL Group untuk yayasan penampung orang-orang dengan gangguan jiwa. (JHL Group)

Ada yang langsung berdoa seolah mengucap syukur, ada yang hanya duduk di depan paket sembako. Yang, jelas raut mereka sumringah. Dan kondisi orang-orang yang dirawat tampak sehat.

Di yayasan tarsebut, MPKF memberikan puluhan paket sembako yang masing-masing berisi 5kg beras dan 10 mie instan.

“Kami sangat berterima kasih kepada JHL Group dan yayasan MPKF yang sudah memperhatikan dan memberikan bantuan kepada kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan semoga JHL Grup makin jaya,” kata pengurus yayasan tersebut.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD
Indonesia
Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

Amin Ak mengatakan hal itu lantaran banyak usaha kecil dan menengah yang memproduksi APD sudah lulus uji standar, kesulitan memasarkan produk mereka karena keterbatasan akses pemasaran.

Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja

Unggahan dari akun @TMCPoldaMetro soal UU Omnibus Law – Cipta Kerja membuat geger warganet.

Pinangki Diduga Pakai Rekening Adiknya untuk Tampung Uang
Indonesia
Pinangki Diduga Pakai Rekening Adiknya untuk Tampung Uang

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra

PDIP Kembali Batal Umumkan Duet Jagoan untuk Pilkada Surabaya, Ada Apa?
Indonesia
PDIP Kembali Batal Umumkan Duet Jagoan untuk Pilkada Surabaya, Ada Apa?

Pasangan yang diusung PDIP dalam Pilkada Surabaya bakal diumumkan mendekati batas waktu KPU.

Hingga Kemarin, BNPB Catat 455 Bencana Terjadi di Seluruh Indonesia
Indonesia
Hingga Kemarin, BNPB Catat 455 Bencana Terjadi di Seluruh Indonesia

Bencana hidrometeorologi yang paling banyak terjadi adalah banjir, yakni sebanyak 171 kejadian.

Polisi Temukan Bukti Ajakan Berbuat Rusuh Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Polisi Temukan Bukti Ajakan Berbuat Rusuh Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf

Namun, beberapa orang disebutnya juga telah ada yang dipulangkan

Kapolri Dinilai Tepat Tempatkan Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Kapolri Dinilai Tepat Tempatkan Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya

Fadil dengan tegas membubarkan acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Sikapi Kebijakan Pemerintah Perjuangkan Palestina, MUI: Anti-Penjajahan
Indonesia
Sikapi Kebijakan Pemerintah Perjuangkan Palestina, MUI: Anti-Penjajahan

Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah tersebut juga membuktikan Indonesia konsisten

Pemprov DKI Diminta Lobi Kemenperin Cabut Izin Perusahaan Nakal Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Lobi Kemenperin Cabut Izin Perusahaan Nakal Selama PSBB

Sebab, kata dia, bila perusahaan masih dibekingi Kemenperin Pemda DKI tak bisa berindak bila perusahaan melanggar PSBB.