MP Tumanggor Bantah Beri Uang untuk Dapat Izin Ekspor CPO Suasana persidangan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta melanjutkan sidang kasus korupsi izin persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dengan menghadirkan terdakwa Master Parulian Tumanggor.

Pada sidang yang digelar pada Selasa (27/9), Parulian Tumanggor membantah memberi uang dalam rangka memuluskan PT Wilmar Nabati Group mendapatkan perizinan minyak sawit ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga

Jaksa Ungkap Peran Mantan Mendag Lutfi di Kasus Korupsi CPO

"Saya menolak pernyataan dari pada Ringgo, Ringgo tidak kenal saya dan saya tidak kenal Ringgo dan dia menyebut nama saya, saya tolak," kata Tumanggor di Jakarta.

Ringgo yang dimaksud ialah Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri pada Kemendag, Ringgo. Ia bersaksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut.

Pada keterangannya, Ringgo mengaku tidak tahu bahwa adanya peristiwa pemberian uang oleh Master. Pertanyaan berangkat dari kesaksian Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada Kemendag, Farid Amir.

"(Itu hanya pernyataan) dari Pak Farid," ujar Ringgo.

Baca Juga

Kemendag Naikkan Harga Referensi CPO untuk Periode 1-5 September

Sebelumnya, Farid mengungkapkan bahwa penerbitan PE untuk Wilmar Nabati sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Karena PT Wilmar Nabati Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," ujarnya di persidangan.

Dia menyebutkan, perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban pasar domestik atau DMO. Terkait adanya kewajiban itu dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Februari 2022.

Sementara, Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana di persidangan, juga membantah memberikan arahan untuk perlakuan khusus kepada perusahaan tertentu terkait persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Saya tidak pernah memberikan arahan kepada Farid (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir) untuk memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan tertentu dalam persetujuan ekspor," kata Indra dalam persidangan.

Sebaliknya, Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan menilai kebenaran dari dugaan jaksa penuntut umum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Soal perlakuan khusus, itu kan penilaian dari penuntut umum dalam berita acara sebagai penilaian (bagi majelis hakim) nanti," ujar Liliek. (Pon)

Baca Juga

Harga Referensi CPO Turun untuk Periode 16-30 September

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Catat! Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
Indonesia
Catat! Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023

"Pemerintah telah menyepakati libur hari nasional dan cuti bersama tahun 2023. Kesepakatan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)," ucap Menko PMK, Muhadjir Effendy

Selama 3 Pekan Ada 227 Kejadian Bencana di Indonesia, 33 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Selama 3 Pekan Ada 227 Kejadian Bencana di Indonesia, 33 Orang Meninggal Dunia

"Jumlah yang tercatat korban di tiga pekan terakhir, tanggal 1 hingga 20 Oktober 2022. Di seluruh Indonesia ada 33 orang yang meninggal dunia. Ada beberapa yang hilang, dan puluhan ribu yang terdampak," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto

Gejala Berat Pasien Hepatitis Akut Muncul Dalam Rentang Waktu Dua Pekan
Indonesia
Gejala Berat Pasien Hepatitis Akut Muncul Dalam Rentang Waktu Dua Pekan

Kemenkes RI sedang memperkuat peran diagnosa pasien bergejala hepatitis di seluruh Puskesmas di Tanah Air.

Pelaku Polisi Tembak Polisi di Lampung Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Polisi Tembak Polisi di Lampung Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Polda Lampung langsung memproses Ps Kanit Provos Polsek Pengubuan, Lampung, Aipda Rudy Suryanto (RS) usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Aipda Ahmad Karnain. Aipda Rudy dijerat Pasal 338 KUHPidana.

500 Warga Surabaya Terpapar COVID-19 Varian Baru
Indonesia
500 Warga Surabaya Terpapar COVID-19 Varian Baru

"Di Surabaya sekarang ini ada 500 orang yang terjangkit, tetapi ini cepat sembuh ya sekitar dua sampai tiga hari sudah sembuh," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Markasnya Disegel Polisi, Pemuda Pancasila Klaim Bangunan dari Menyewa
Indonesia
Markasnya Disegel Polisi, Pemuda Pancasila Klaim Bangunan dari Menyewa

Ormas Pemuda Pancasila (PP) menyoroti aksi penyegelan kantor sekretariat di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Anies Pamer Capaian Hunian Layak di Jakarta
Indonesia
Anies Pamer Capaian Hunian Layak di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan logo dan Galeri Huni Jakhabitat di Taman Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/8) sore.

Obat Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut pada Anak Segera Ditarik dari Pasaran
Indonesia
Obat Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut pada Anak Segera Ditarik dari Pasaran

Kemenkes-BPOM berkoordinasi untuk menentukan produk obat sirop mengandung bahan kimia perusak ginjal yang segera ditarik dari pasaran.

[HOAKS atau FAKTA]: WhatsApp Beri Kouta Gratis 50 GB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WhatsApp Beri Kouta Gratis 50 GB

Beredar informasi berupa pesan berantai berisi kabar bahwa WhatsApp memberikan kuota gratis sebesar 50 GB. Pesan tersebut juga berisi tautan yang akan diarahkan untuk mengisi sebuah form agar segera kita bisa segera mengklaim hadiah.

Pendatang dari Negara dengan Kasus Omicron Tinggi Wajib Karantina 10 Hari
Indonesia
Pendatang dari Negara dengan Kasus Omicron Tinggi Wajib Karantina 10 Hari

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan ketentuan terbaru terkait masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri maksimal menjadi sepuluh hari.