MerahPutih.com - Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta meneken nota kesepakatan sinergi dan dukungan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Senin (3/1).
Nota kesepakatan dengan para menteri Jokowi ini, mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat melalui sinergi proyek SPAM.
Baca Juga:
PSI Mengaku Punya Kader Mumpuni Buat Maju Pilgub DKI
Dengan kesepakatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis cakupan penyediaan air minum pipa sudah 100 persen terlayani kepada masyarakat Ibu Kota sebelum 2030.
Namun, perjanjian kerja sama dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Jakarta dengan Pemerintah Pusat, ini dikritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PDI) DPRD Jakarta.
"Pak Anies tampaknya sedang melakukan gimmick untuk menutupi ketidakmampuannya meningkatkan akses air bersih warga Jakarta," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo, Minggu (9/1).
PSI mencatat, cakupan air bersih di ibu kota masih pada angka 64 persen, hanya bertambah 4 persen dari tahun 2018. Padahal targetnya tahun 2022 bisa mencapai 79,61 persen sebagaimana bisa terlihat dari dokumen RPJMD.
Selain itu, menurut Anthony, kegagalan Anies dalam penyediaan air bersih dapat dilihat pada tingkat Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air di DKI Jakarta yang masih sangat jauh dari target, dimana target NRW di 2022 seharusnya ditekan ke sekitar 37,9 persen namun kini masih dikisaran 45-an persen.
Anthony meminta pengerjaan pipa distribusi SPAM bisa dipercepat untuk menambah supply air bersih untuk warga Jakarta.
"Kami minta ini benar-benar jadi kerja konkret. Jangan hanya pencitraan seremonial saja, tapi masyarakat dibiarkan menderita kekurangan air bersih," tutup Anthony. (Asp)
Baca Juga:
Injak Tanah Calon Sirkuit Formula E, Giring PSI: Gerombolan Kambing Asyik Merumput