Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan Kepala KSP Moeldoko. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - UU Cipta Kerja yang disahkan DPR menuai polemik. Ada kelompok masyarakat yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolaknya. Istana menilai perdebatan itu disebabkan karena publik tidak mengerti tujuan pemerintah sesungguhnya dalam menggagas undang-undang tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya melalui UU Cipta Kerja. UU ini, merupakan solusi terhadap rumitnya birokrasi dan regulasi yang selama ini menghambat investasi di Indonesia.

"Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif (competitiveness index) Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global," tuturnya kepada awak media, Sabtu (17/10).

Baca Juga:

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Mantan Panglima TNI ini menekankan, UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang berorientasi pada kebutuhan masa depan. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, 80 persen angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

"Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja," ujar Moeldoko.

Visi membangun Indonesia maju antara lain, pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden," kata Moeldoko.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

Ia menilai, banyak tokoh belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut.

"Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan," ujar dia.

Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu. Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja merugikan, padahal undang-undang ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.

"Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Pikirkan Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Pikirkan Pilpres 2024

Dasco menilai, hasil survei ini hanya menjadi pemicu semangat bagi Partai Gerindra di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia.

Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM
Indonesia
Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM

Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Surat tersebut dikirim Komnas HAM dalam rangka meminta keterangan kepada jajaran Bareskrim Polri terkait barang bukti senjata tajam, senjata api, dan ponsel yang disita dalam perkara tersebut.

 Kemenkes Permudah Penerbitan Izin Edar Bagi Industri yang Produksi APD
Indonesia
Kemenkes Permudah Penerbitan Izin Edar Bagi Industri yang Produksi APD

Saat ini kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto ini telah menerbitkan izin edar kepada beberapa industri yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dalam memproduksi APD.

Update COVID-19 Rabu (10/6): 34.316 Positif, 12.219 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (10/6): 34.316 Positif, 12.219 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.241 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

 Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks
Indonesia
Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks

Catur pun meminta kepada masyarakat yang mendapatkan informasi corona bisa ditanyakan langsung pihak Pemprov DKI, jangan menelan mentah-mentah pesan Whatsapp.

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Diundur ke Akhir Tahun
Indonesia
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Diundur ke Akhir Tahun

Kebijakan itu untuk mengantisipasi agar masyarakat tak mudik saat Lebaran

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi
Indonesia
DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

"Tahan dulu, jangan berpikir macam-macam. Sebaiknya kita tunggu hasil pemeriksaan kepolisian," sebut politikus PPP ini.

Kebijakan COVID-19 di Daerah, Rawan Dimanipulasi Petahana
Indonesia
Kebijakan COVID-19 di Daerah, Rawan Dimanipulasi Petahana

Alfitra berharap isu kesehatan terutama terkait COVID-19 tidak menjadi komoditas atau bahan kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 baik oleh petahana maupun pasangan calon penantang.

Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?
Indonesia
Tiga Kementerian Ini Diminta Waspada, Ada Apa?

"Tiga pos ini kemungkinan akan jadi bidikan untuk di-reshuffle oleh presiden. Kita cermati dalam dua atau tiga bulan ke depan. Selalu ada arah angin berbalik," ujar Ray.