Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan Kepala KSP Moeldoko. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - UU Cipta Kerja yang disahkan DPR menuai polemik. Ada kelompok masyarakat yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolaknya. Istana menilai perdebatan itu disebabkan karena publik tidak mengerti tujuan pemerintah sesungguhnya dalam menggagas undang-undang tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya melalui UU Cipta Kerja. UU ini, merupakan solusi terhadap rumitnya birokrasi dan regulasi yang selama ini menghambat investasi di Indonesia.

"Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif (competitiveness index) Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global," tuturnya kepada awak media, Sabtu (17/10).

Baca Juga:

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Mantan Panglima TNI ini menekankan, UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang berorientasi pada kebutuhan masa depan. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, 80 persen angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

"Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja," ujar Moeldoko.

Visi membangun Indonesia maju antara lain, pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden," kata Moeldoko.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

Ia menilai, banyak tokoh belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut.

"Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan," ujar dia.

Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu. Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja merugikan, padahal undang-undang ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.

"Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Positif Corona di Indonesia Nyaris 300 Ribu
Indonesia
Pasien Positif Corona di Indonesia Nyaris 300 Ribu

Kasus virus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.317 hari ini.

Polda Metro Jaya bakal Panggil Pemilik Bengkel yang Jual Knalpot Bising
Indonesia
Polda Metro Jaya bakal Panggil Pemilik Bengkel yang Jual Knalpot Bising

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo menyebut nantinya pihaknya akan mengundang para pemilik bengkel tersebut untuk memberikan imbauan dan edukasi.

Pandemi COVID-19 Dorong Industri Inovatif Melatih SDM
Indonesia
Pandemi COVID-19 Dorong Industri Inovatif Melatih SDM

Pandemi, memberikan pembelajaran begitu besar kepada kita dalam merumuskan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Gunung Merapi Alami Puluhan Gempa Guguran
Indonesia
Gunung Merapi Alami Puluhan Gempa Guguran

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 39 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Senin (10/5), mulai pukul 00.00-06.00 WIB.

Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020
Indonesia
Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi

Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Rp 4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang

Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Berapa Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur?

Ia ditangkap karena diduga terlibat korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur.

Klarifikasi William PSI soal Minta Kenaikan Dana Partai di Tengah Pandemi
Indonesia
Klarifikasi William PSI soal Minta Kenaikan Dana Partai di Tengah Pandemi

Anggota Komisi A DPRD ini mengatakan potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat.

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet
Indonesia
Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

"Sabar, nanti tunggu pemeriksaan ya," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono

Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel
Indonesia
Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel

Pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan menang di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.