Moeldoko Usulkan UI Kaji Crowdfunding Tambal Defisit BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Defisit keuangan hampir setiap tahun dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga, diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi masalah biayai kesehatan warga negara.

"Silakan PJKS UI memitigasi kemungkinan dilakukannya urun dana (crowdfunding ) untuk pendanaan jaminan sosial," kata Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko saat terima Pusat Kebijakan Jaminan Sosial (PJKS) Universitas Indonesia (UI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/11).

Baca Juga:

9.300 Kelompok Rentan Prolanis Belum Vaksinasi, Pemkot Gandeng BPJS Kesehatan

Ia menegaskan, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara saat ini memang diperlukan sebuah terobosan untuk menyelesaikan masalah pendanaan BPJS kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi makro yang semakin baik.

Namun capaian tersebut, katanya, tidak diikuti dengan kenaikan iuran karena terjadi penurunan kolektabilitas iuran peserta mandiri dan keaktifan peserta.

Dampaknya, kata ia, BPJS Kesehatan mengalami defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Data PJKS UI menyebutkan, pada 2018 defisit DJS sebesar Rp12,33 triliun dengan klaim rasio 110 persen.

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial di antaranya menaikkan iuran dan mendorong upaya efisiensi melalui bauran kebijakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Layanan BPJS Kesehatan. (Foto: BPJS Kesehatan)
Layanan BPJS Kesehatan. (Foto: BPJS Kesehatan)

Sebelumnya, BPJS Kesehatan selama pandemi COVID-19 mengembangkan penyelenggaraan pelayanan konsultasi via daring dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes.

Layanan tersebut memudahkan peserta untuk berinteraksi dengan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan serta memudahkan pemantauan perawatan dan status kesehatan peserta.

BPJS Kesehatan telah meluncurkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepesertaan tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, Mobile JKN, dan layanan pengiriman pesan langsung ke akun media sosial resmi BPJS Kesehatan. (Knu)

Baca Juga:

Cari Pelaku Penjualan Data Peserta BPJS Kesehatan, Polisi Ajukan MLA ke Hong Kong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan
Indonesia
Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan

Bareskrim Polri musnahkan tujuh hektare ladang ganja di area Gunung Lauser tepatnya daerah Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo
Indonesia
Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan blusukan di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (19/7).

Tingkat Hunian Hotel di Lombok Naik 100 Persen Jelang World Superbike Mandalika
Indonesia
Tingkat Hunian Hotel di Lombok Naik 100 Persen Jelang World Superbike Mandalika

Tingkat hunian hotel di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) rata-rata meningkat, bahkan ada yang sampai 100 persen.

Orang Tua ZA, Pelaku Penyerangan di Mabes Polri Langsung Datangi RS Polri
Indonesia
Orang Tua ZA, Pelaku Penyerangan di Mabes Polri Langsung Datangi RS Polri

Orang tua ZA (25), perempuan terduga teroris yang tewas saat menyerang Mabes Polri, Rabu (31/3), mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan
Indonesia
Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan

Puan meminta Sekjen DPR juga segera berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19

OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor
Indonesia
OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) alami kecerobohan

Polisi Usut Dugaan Kelalaian dalam Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Usut Dugaan Kelalaian dalam Kebakaran Lapas Tangerang

"Iya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Kombes Tubagus Ade Hidayat Kombes Ade

RSUD Dr. Soetomo Jadikan Gedung Parkir Tempat Rawat Pasien COVID-19
Indonesia
RSUD Dr. Soetomo Jadikan Gedung Parkir Tempat Rawat Pasien COVID-19

tim RSUD Dr. Soetomo akan bekerja keras merawat para pasien COVID-19. Namun, ia berharap agar masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi
Indonesia
Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi

Polres Karawang menangkap dua orang provokator yang melawan petugas saat kemacetan di Pos Penyekatan Tanjungpura.