Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).

MerahPutih.com - Dinamika politik yang berkembang di internal Partai Demokrat (PD), terkait dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dan pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum, seharusnya bisa diatasi secara internal.

Praktisi Hukum Petrus Selestinus menyatakan, dengan adanya ketidakpuasan sejumlah kader seharusnya diselesaikan melalui saluran Mahkamah Partai Politik.

"Jika Mahkamah Partai tidak berhasil menyelesaikan, maka permasalahannya dibawa ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (8/6).

Baca Juga:

Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani

Petrus mempertanyakan, urgensi sehingga para mantan kader dan pengurus PD menyelenggarakan KLB dan menarik Moeldoko, sebagai pihak eksternal masuk ke dalam Partai Demokrat. Apalagi sampai memilihnya menjadi Ketua Umum.

"Penggunaan instrumen KLB dan melahirkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, tidak memiliki legitimasi apapun;" sebut Petrus.

Menurut Petrus, situasi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai. KLB Partai Demokrat menjadi preseden buruk karena mencoreng wajah demokrasi di negara.

"Ini memberi peringatan bagi partai politik terutama membangun feodalisme dan oligarki demi mempertahankan dinasti politik dan budaya uang yang menjadi racun bagi banyak kader di partai," ujarnya.

Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Antara)
Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Antara)

Kongres luar biasa di Deli Serdang, Jumat (5/3), menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2025, serta Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai untuk periode yang sama.

Setidaknya ada 412 peserta yang diyakini hadir dalam kongres tersebut. Namun, peserta tesebut dinilai Ketua Umum Demokrat AHY sebagai kader pecatan, dan tidak ada satupun DPD atau DPC yang memiliki hak untuk menggelar KLB. (Knu)

Baca Juga:

Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia
Indonesia
Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia

Keunggulan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal membuat Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia.

KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Betty mengenai aliran uang dari Edhy Prabowo lewat Staf Khususnya yang juga tersangka dalam kasus ini, Amiril Mukminin.

Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan
Indonesia
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Tercatat, hingga 27 Maret 2021, Bio Farma mencatat total sebanyak 20,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirim ke seluruh Indonesia.

Pemprov DKI Segel Bangunan Mewah di Menteng
Indonesia
Pemprov DKI Segel Bangunan Mewah di Menteng

Pemprov DKI Jakarta kembali menyegel bangunan rumah yang termasuk dalam sub zona R.5 atau rumah mewah di Jalan Lembang No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, karena kegiatan pelaksanaan bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Lelang Aset Kapal Kasus Asabri, Kejagung Dinilai Tidak Cukup Berpegang Pada KUHAP
Indonesia
Lelang Aset Kapal Kasus Asabri, Kejagung Dinilai Tidak Cukup Berpegang Pada KUHAP

"Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa," kata Yenti.

Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Khianati Amanah Rakyat
Indonesia
Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Khianati Amanah Rakyat

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar jangan mengkhianati amanah rakyat

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB
Indonesia
DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

“Kita mendorong Kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi senjata api ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Nono Sampono

Pemprov DKI Janji BST Tahap Dua dan Tiga Cair Bulan Ini
Indonesia
Pemprov DKI Janji BST Tahap Dua dan Tiga Cair Bulan Ini

Perlu ada sinergisitas untuk masalah BST ini dengan berbagai pihak

Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Indonesia
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok

Ketika Cho berdiri di belakang presiden pada pelantikan dengan cepat menjadi viral di antara komunitas Korea di Amerika Serikat.