Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat Petugas medis menunjukkan vaksin di lokasi vaksinasi COVID-19, Taman Brantas, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (12/7/2021). ANTARA/ Asmaul

Merahputih.com - Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) mandiri merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. Keberadaan VGR mandiri tidak menghapus program vaksin rakyat gratis yang dijalankan pemerintah.

“Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis,” kata Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam siaran persnya, Selasa (13/7).

Moeldoko memastikan pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin COVID-19 gratis untuk rakyat demi melindungi mereka dan menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity.

Baca Juga:

Wagub DKI Klaim Vaksinasi di Jakarta Lebihi Target Pemerintah Pusat

Dia menekankan pemerintah bahkan mempercepat target pemberian vaksin menjadi 1 juta per hari di bulan Juli dan akan ditingkatkan lagi pada Agustus mendatang. "Jangkauan vaksinasi juga terus diperluas," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah meminta dukungan semua pihak untuk terlibat dalam program vaksinasi ini, agar bangsa Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19.

Dia menjelaskan, salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program VGR mandiri.

"Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan. Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang tetap menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyatnya secara maksimal, sekaligus memberikan ruang-ruang alternatif pilihan kepada warganya untuk berbuat yang terbaik.

KSP Moeldoko. (Foto: Antara)
KSP Moeldoko. (Foto: Antara)

Menurutnya, segala inisiatif dan solidaritas yang muncul dari individu, kelompok masyarakat dan seluruh elemen hingga korporasi yang ingin membantu mempercepat penyelesaian COVID-19, termasuk mempercepat vaksinasi perlu disambut baik dan dibantu.

Moeldoko menegaskan bahwa vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis.

"Karena pada dasarnya Vaksin Gotong-Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis. Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silahkan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko.

Berdasarkan rencana awal, vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.

Baca Juga:

Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN

“Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka COVID-19,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong-Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat
Indonesia
Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menjelaskan maksud pernyataan Ma’ruf tersebut adalah dalam rangka persiapan apabila kondisi pandemi.

Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian
Indonesia
Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak Pemkot Solo segera membuat peraturan daerah (perda) tentang larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing.

Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos
Indonesia
Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos

Selain perawat, pelaku lainnya umumnya bekerja di apotek dan toko obat

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara
Indonesia
Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara

Dalam surat yang ditulis tangan dengan tinta biru itu, Rizieq mengirimkan kabar kepada istri dan anak anaknya bahwa kondisinya dalam keadaan sehat.

Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang
Indonesia
Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.812 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.347 positif dan 6.465 negatif.

Pemerintah Perlu Bikin Desain Saat UMKM Terdampak Bencana
Indonesia
Pemerintah Perlu Bikin Desain Saat UMKM Terdampak Bencana

Bantuan kepada UMKM perlu ditambah. Terutama pada pendampingan digitalisasi UMKM. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produknya di dunia.

Polisi Berikan Bimbingan Psikologis untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Berikan Bimbingan Psikologis untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air

Pemberian bimbingan psikologi ini dirasa perlu untuk membuat para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya bisa tabah dan menerima musibah ini

Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet
Indonesia
Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet

"Paham- paham (radikal) itu, banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada
Indonesia
Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

Dewas punya posisi yang sangat kuat di internal KPK