Moeldoko Somasi Peneliti ICW Terkait Tudingan Pemburu Rente Ivermectin Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pelibatan Mobile Training Team (MTT) dalam Penanganan COVID-19, Kamis (29/7/2021). ANTARA/HO-KSP.

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, melayangkan somasi terbuka kepada peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga terkait tudingan keterlibatan dalam pusaran pemburu rente obat ivermectin hingga ekspor beras.

Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan menegaskan, kliennya sudah membantah terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya tuduhan itu adalah fitnah dan telah mencemarkan nama baik Moeldoko secara pribadi maupun institusi.

Baca Juga

Kekerasan Anggota TNI ke Orang Papua Eksesif, Moeldoko: di Luar Standar

"Egi Primayoga telah membentuk opini seakan-akan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat. Berdasarkan hal tersebut, kami selaku kuasa hukum KSP Moeldoko dengan ini menyampaikan bantahan dan somasi terbuka kepada ICW maupun Egi Primayoga," kata Otto dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (29/7).

Otto menekankan, kliennya tidak punya hubungan apapun dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen ivermectin, obat cacing yang belakangan ini disebut-sebut ampuh menyembuhkan penyakit COVID-19.

Meski begitu, Otto membenarkan anak Moeldoko adalah pemegang saham di PT Noorpay Nusantara Perkasa. Tapi perusahaan tersebut bergerak di bidang IT bukan farmasi maupun bisnis impor beras.

Menurutnya, tidak ada larangan seorang anak pejabat untuk berbisnis, asalkan tidak mengintervensi kebijakan yang menguntungkan perusahaannya.

Otto juga menegaskan, tuduhan adanya keterlibatan Moeldoko melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dipimpinnya dengan PT Norpay dalam hal impor beras juga tidak benar.

"Sementara pak Moeldoko nggak ada hubungan dengan PT Noorpay," imbuhnya.

angkapan layar Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat memberikan keterangan pers virtual, di Jakarta, Kamis (29/7/2021). ANTARA/Rangga Jingga
angkapan layar Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat memberikan keterangan pers virtual, di Jakarta, Kamis (29/7/2021). ANTARA/Rangga Jingga

Kendati demikian, pihak Moeldoko tidak serta merta membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka memberikan kesempatan kepada ICW 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika tidak terbukti maka ICW harus mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

"Siapa tahu dapat membuktikan kan. Kalau tidak dapat membuktikan, kami menegur saudara Egi untuk mencabut pernyataaan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada klien kami untuk membersihkan nama baik klien kami yang terlanjur tercemar," tegas Otto.

Jika somasi ini tidak diindahkan, barulah Otto membawa kasus ini ke ranah hukum. Egi cs akan dikenakan pasal 27 dan 45 UU ITE mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, karena dilakukan melalui sarana elektronik.

"Kalau dalam 1x24 jam sejak pers rilis ini kami sampaikan, tidak membuktikan tuduhannya, dan tak mau mencabut pernyataannya, dan tak mau minta maaf, maka kami akan melaporkan kepada yang berwajib," tutup Otto. (Pon)

Baca Juga

Satpol PP Diminta Rapatkan Barisan, Moeldoko: Anda Aktor Utama Penegakan Prokes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim
Indonesia
Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim

Jadi mereka tidak ada yang ditahan, diperiksa, ataupun dikenakan sanksi Pidana

Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Indonesia
Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Dianggap Sopan, Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo Cuma Divonis 10 Bulan
Indonesia
Dianggap Sopan, Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo Cuma Divonis 10 Bulan

“Pertimbangan yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan pertimbangan yang meringankan saudara terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum,” ujarnya.

Menko Airlangga Apresiasi Komitmen BNPB dalam Mitigasi Pra-bencana
Indonesia
Menko Airlangga Apresiasi Komitmen BNPB dalam Mitigasi Pra-bencana

Kementerian Perekonomian mengapresiasi kerja keras Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selama ini fokus melakukan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Kemenkes Temukan Orang Alami Gangguan Jiwa Naik 6 Persen saat Pandemi
Indonesia
Kemenkes Temukan Orang Alami Gangguan Jiwa Naik 6 Persen saat Pandemi

Kemenkes menemukan adanya penambahan orang mengalami gangguan jiwa akibat pandemi COVID-19.

Satgas COVID-19 Beberkan 20 Daerah Tingkat Kepatuhan Prokesnya Jeblok
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan 20 Daerah Tingkat Kepatuhan Prokesnya Jeblok

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan masih terdapat 20 provinsi yang memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah.

Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo
Indonesia
Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo

LaNyalla mengingatkan kepada aparat negara untuk tak lagi menggunakan pendekatan kekerasan

Kerusuhan di Kazakhstan, WNI Diminta Hati-hati
Indonesia
Kerusuhan di Kazakhstan, WNI Diminta Hati-hati

Pemerintah setempat pun meminta bantuan aliansi militer Rusia

Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus
Indonesia
Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus

Sebanyak 17.131 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 100 positif dan 17.031 negatif.

Hakim Ultimatum Broker Proyek Bansos karena Dianggap Lindungi Ihsan Yunus
Indonesia
Hakim Ultimatum Broker Proyek Bansos karena Dianggap Lindungi Ihsan Yunus

Muhammad Damis menyebut keterangan Agustri Yogasmara alias Yogas seolah melindungi legislator PDIP Ihsan Yunus. Sebab, keterangan yang disampaikan berbelit-belit.