Moeldoko: Pindahkan Ibu Kota Itu Tandanya Pemerintah Move On untuk Masa Depan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

MerahPutih.Com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah harus melihat kebutuhan masa depan terkait pemindahan ibu kota.

Moeldoki menjelaskan, pemindahan ibu kota diperlukan mengingat tantangan pembangunan bangsa kedepannya sangat besar.

Baca Juga: Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji

"Melihatnya ya kalau hanya sekarang ya kita melihat memikirkan Indonesia yang memikirkan 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (MP/Ismail)

Menurut Moeldoko, pemindahan ibu kota ini sudah lama direncanakan, namun belum juga terealisasi.

"Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," ucapnya.

Ia beujar, Presiden Joko Widodo sudah meminta izin kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah," kata Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI ini.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tanah Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru.

Baca Juga: Anies Tegaskan Perekonomian Jakarta Jalan Terus Meskipun Ibu Kota Pindah

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

Dia melanjutkan, begitu lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah.

Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Knu)

Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH