Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin buka suara menanggapi sindiran dan ancaman yang dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko beberapa waktu lalu.

"Pak Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat, (2/10).

Baca Juga:

Moeldoko Minta FPI Mendeklarasikan Pancasila Sebagai Ideologi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan tantangan dan ancaman dari pemerintah akan menjadi pelecut KAMI untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.

"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadanya," tegas Din.

Din tak membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Namun, Din menegaskan KAMI memiliki kepentingan untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan pemerintah.

"Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan dan mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada)," tegas Din.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawangsa. Foto: Pemprov Jatim

Tidak hanya itu, KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut UU yang melemahkan KPK.

"Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," ujarnya.

Baca Juga:

Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

KAMI, lanjut Din, juga mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI. Dengan demikian, tegas Din, hal itu merupakan sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI.

"Pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," kata Din. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Malaysia Catat 822 Kasus Baru Virus Corona
Dunia
Malaysia Catat 822 Kasus Baru Virus Corona

Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan 822 kasus baru hingga 11 November 2020 pukul 12.00 siang waktu setempat.

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Masyarakat Diminta Siap Jalani New Normal
Indonesia
PSBB Jakarta Segera Berakhir, Masyarakat Diminta Siap Jalani New Normal

New normal yang dimaksud warga harus menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu
Indonesia
DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” tegas Ida

Sidang Pinangki, Hakim Tegur Saksi yang Dihadirkan JPU
Indonesia
Sidang Pinangki, Hakim Tegur Saksi yang Dihadirkan JPU

Sebab berdasarkan data, tidak semua photo passport berhasil di scan di data perlintasan keimigrasian

Gugus Tugas: Pekerja di Bawah Usia 45 Tahun Hanya Boleh Beraktivitas di 11 Bidang Usaha
Indonesia
Gugus Tugas: Pekerja di Bawah Usia 45 Tahun Hanya Boleh Beraktivitas di 11 Bidang Usaha

Warga di rentang usia tersebut hanya terbatas pada 11 bidang usaha yang sudah diatur oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Tancap Gas Persiapkan Perhelatan Formula E
Indonesia
Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Tancap Gas Persiapkan Perhelatan Formula E

"Tapi dalam hal ini Setneg (Sekretaris Negara) memberikan persetujuan (Formula E di Monas), saya pikir ya jalan aja," kata Judistira

Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM
Indonesia
Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM

Warga pun diimbau untuk mengisi di aplikasi Corona Likelihold Matrik (CLM) milik Pemprov

Jawaban Tengku Zulkarnain Namanya Tak Masuk Struktur MUI 2020-2025
Indonesia
Jawaban Tengku Zulkarnain Namanya Tak Masuk Struktur MUI 2020-2025

Struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 sudah terbentuk.

KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B
Indonesia
Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

Secara teknis dan kajian dari para ahli, kata William, lokasi Ancol Barat lebih efisien dari sisi pembiayaan maupun dari sisi lingkungan.