Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin buka suara menanggapi sindiran dan ancaman yang dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko beberapa waktu lalu.

"Pak Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat, (2/10).

Baca Juga:

Moeldoko Minta FPI Mendeklarasikan Pancasila Sebagai Ideologi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan tantangan dan ancaman dari pemerintah akan menjadi pelecut KAMI untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.

"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadanya," tegas Din.

Din tak membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Namun, Din menegaskan KAMI memiliki kepentingan untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan pemerintah.

"Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan dan mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada)," tegas Din.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawangsa. Foto: Pemprov Jatim

Tidak hanya itu, KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut UU yang melemahkan KPK.

"Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," ujarnya.

Baca Juga:

Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

KAMI, lanjut Din, juga mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI. Dengan demikian, tegas Din, hal itu merupakan sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI.

"Pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," kata Din. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizal Ramli Minta Jokowi Enggak Anti Kritik di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Rizal Ramli Minta Jokowi Enggak Anti Kritik di Tengah Pandemi COVID-19

Rizal Ramli kembali mengingatkan Presiden Jokowi agar menjaga komitmennya

Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona
Indonesia
Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona

Peniadaan prosesi ini dilakukan untuk menghindari terciptanya kerumuman selama masa tanggap darurat corona.

Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM
Indonesia
Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM

Ikhsan lebih setuju, jika pelaku rumah makan hanya diharuskan menaati protokol kesehatan

KKB Tembak Koramil Jila, Satu Anggota TNI Terluka
Indonesia
KKB Tembak Koramil Jila, Satu Anggota TNI Terluka

Koramil Jila masuk dalam wilayah Kodim Mimika di Papua.

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

Pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

 KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi
Indonesia
KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi

KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menag: Tidak Boleh Ada Persekusi Karena Keyakinan
Indonesia
Menag: Tidak Boleh Ada Persekusi Karena Keyakinan

Agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Inspirasi perdamaian antarumat, interaksi antaragama.

Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos
Indonesia
Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos

Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya
Indonesia
Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya

"Gaji sekitar Rp 7 juta tunjangan 6 sampai 7 juta. Jadi sekitar Rp14 juta sebulan," kata Yogi saat bersaksi untuk Pinangki

Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis
Indonesia
Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis

“Ini yang sangat mengganggu pikiran dan perasaan saya,” kata Benny