Moeldoko Diminta Segera Mundur dari Kursi KSP Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Moeldoko untuk segera mundur dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP).

"Selain strategis untuk menjadi Capres atau Cawapres 2024, jabatan Ketum Demokrat versi KLB masih dan sangat menyita waktu, tenaga, pikiran dan terlebih membutuhkan pengorbanan yang luar biasa," kata Emrus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (16/3).

Baca Juga

Gatot Nurmantyo Nilai Tindakan Moeldoko Kudeta Demokrat Coreng Kehormatan TNI

Oleh karena itu, kata Emrus, alangkah bijaknya jika Ketum versi KLB mundur dari semua jabatan publik untuk fokus mengurus berbagai hal terkait partai yang baru dipimpinnya yang masih terbelit berbagai masalah dan atau dinamika politik.

"Baik dari di internal produk KLB, maupun dari eksternal, yang mereka sebut sebagai pemimpin demisioner," sambungnya.

Emrus mengatakan, sampai saat ini, persaingan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko masih memanas. Di mana para pihak masih tetap berupaya menguasai 'pertempuran' politik agar salah satu pihak tereliminasi di ruang- ruang publik politik.

"Salah satu awal bentuk kemenangan, KLB harus berusaha dan bekerja keras agar memperoleh dan memiliki pengakuan legal formal ke depan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).

Untuk itu, menurut Emrus, Moeldoko cs harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham untuk kemungkinan mendapat legal formal.

Harus dikerjakan serius, fokus, teliti dan cermat. Jadi, jangan dilakukan dengan paruh waktu dan setengah hati. Karena dapat menimbulkan masalah baru yang dampaknya bisa lebih besar bagi mereka yang berada di internal bentukan KLB.

"Semua persyaratan harus berdasarkan fakta, data, bukti yang valid dan bangunan narasi argumentasi yang kuat agar lebih besar kemungkinan mendapat pengesahan legal formal," jelas Emrus.

Selain itu, Emrus menyebut, dengan persyaratan yang sangat absah dari aspek argumentasi hukum, dipastikan lebih menciptakan rasa aman untuk semua pihak, terutama bagi ketum versi KLB ke depan.

Sebab, tidak satupun yang tahu suatu saat kelak ke depan ada seseorang atau sekelompok orang mempermasalahkan keberadaan persyaratan tersebut di internal bentukan KLB. Ini sebagaimana saat ini terjadi yaitu saling membuka kelemahan di antara para pihak yang berselisih.

"Harus diantisipasi oleh Ketum Demokrat versi KLB kemungkinan ke depan," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Emrus, jika ketum tidak mengerjakan dengan mencurahkan semua kemampuan sehingga Marzuki Alie dan kawan-kawan tidak memperoleh legal formal, maka ketum dan para elitnya akan mendapat permasalahan dalam bentuk citra tidak menguntungkan di mata publik luas.

"Akibatnya, dari aspek komunikasi pemasaran politik, personal branding mereka sulit didongkrak dalam perjalanan karir politiknya ke depan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Demokrat Angkat Suara Pasca Kantornya Digeruduk Massa yang Mengaku Mahasiswa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun
Indonesia
Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun

Sikap tegas pemerintah ini sudah lama ditunggu rakyat Indonesia

RS Polri Miliki 31 Sampel DNA Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Arahan Kemensos Gunakan Jasa PT Sritex untuk Goodie Bag Bansos
Indonesia
Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL
Indonesia
Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di daerah yang menerapkan PPKM level 2 sampai 4.

Pengguna Kereta Api Selama Ramadan Turun Hingga 9 Persen
Indonesia
Pengguna Kereta Api Selama Ramadan Turun Hingga 9 Persen

KAI Commuter juga tetap menerapkan protokol kesehatan

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan
Indonesia
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan

"Sudah tahap 1, (dilimpahkan) minggu lalu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono

 Warga Diminta Laporkan ASN Yang Berangkat Mudik
Indonesia
Warga Diminta Laporkan ASN Yang Berangkat Mudik

Laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung jika ada, melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan
Indonesia
Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan

Peran pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yg diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

Cegah Lingkungan Tercemar, Warga Diajak Pilah Obat Kedaluwarsa
Indonesia
Cegah Lingkungan Tercemar, Warga Diajak Pilah Obat Kedaluwarsa

Beberapa langkah dapat dilakukan seperti pemilahan dan pengumpulan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga.

Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen

Hingga Selasa (27/7), kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 48,5 persen.