Modus Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta Konferensi pers pengungkapan tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap MTN, pelaku tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pelaku bertindak sebagai agen perekrut calon tenaga kerja di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

“Ini berdasarkan laporan langsung dari gedung BNI sendiri, di mana tersangka menawarkan atau membuka recruitment pekerja baru melalui email palsu bernama recruitment.bni@gmail.com dan website palsu,” ungkapnya kepada wartawan , Kamis (25/3).

Baca Juga:

Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'

Menurut Yusri, dalam melakukan aksi penipuan berkedok rekutmen calon pekerja baru, tersangka menyiapkan berbagai persyaratan termasuk dengan uang transportasi.

“Dia buat persyaratan, jika ada yang mau mendaftar baru diberitahukan persyaratannya dan ujungnya dia juga meminta uang transportasi yang harus disiapkan jika ingin diterima kerja di Bank BNI ini,” terangnya.

Ternyata, bukan hanya Bank BNI yang menjadi objek penyamaran pelaku dalam melakukan penipuan rekrutmen tersebut. Melainkan, juga menjadikan beberapa perusahaan BUMN sebagai objek penipuan.

“Tapi, juga ada beberapa perusahaan lain termasuk BUMN yang dipilih, misalnya PT Pertamina, PT WIKA, PT Angkasa Pura, PT Chevron dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Pelaku penipuan MTN asal Sulawesi Selatan membuka lowongan pekerjaan melalui email recruitment.callbni@gmail.com dan nomor HP 082311892***

Konferensi pers pengungkapan tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI). (Foto: MP/Kanugrahan)
Konferensi pers pengungkapan tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI). (Foto: MP/Kanugrahan)

Modus tersangka MTN melakukan rekrutmen karyawan BNI dengan menggunakan logo/lambang BNI, sehingga terlihat seolah-olah dibuat atau diadakan oleh pihak Bank BNI melalui situs internet situs web https://recruitmentbni.snaphunt.com/ dan jooble.org.

Kemudian, jika ada korban yang tertarik bisa mengirimkan lamaran dan mengirimkan data identias diri melalui link bit.ly/rekrutment-BNI.

Selanjutnya apabila ada yang tertarik akan dihubungi oleh tersangka melalui email tersangka yaitu recruitment.callbni@gmail.com.

Tersangka juga akan menghubungi korban melalui sms/WA 082311892*** untuk dimintai uang untuk akomodasi hotel.

"Lalu biaya transportasi dengan rata-rata sebesar Rp1.700.000 yang diharuskan transfer ke rekening yang tersangka,” kata Yusri.

Korban mendapatkan tawaran gaji sebesar Rp 10 juta.

Apabila ada orang atau calon pelamar yang berminat akan diarahkan untuk mengirimkan surat lamaran dan mengisi data dirinya pada link bit.ly/rekrutment-BNI.

"Keuntungan tersangka dari penipuan atau mengirimkan informasi palsu sejak tahun 2020, kurang lebih sebesar Rp40 juta," papar Yusri.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Promo Lewat SMS, Pelaku Untung Ratusan Juta

Motif tersangka ekonomi berupa uang hasil penipuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tersangka dikenakan pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” pungkas Yusri. (Knu)

Baca Juga:

Paspampres Gadungan Ditangkap Polisi Karena Nekat Menipu Belasan Kali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak
Indonesia
Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak

pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khususnya perpajakan pada 2022 tercapai, sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

"M Taufik (Anggota DPRD DKI Jakarta) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YRC Dkk," jata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Diperingatkan Duterte karena Kartel Narkoba Lolos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Diperingatkan Duterte karena Kartel Narkoba Lolos

Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi berisi peringatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kartel narkoba internasional.

PKS Tolak Kenaikan PPN
Indonesia
PKS Tolak Kenaikan PPN

Ini seolah membuka kotak pandora

MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia.

Di Inggris, OJK Banggakan Ekonomi Digital Indonesia
Indonesia
Di Inggris, OJK Banggakan Ekonomi Digital Indonesia

Dalam aspek pembiayaan, OJK melibatkan perusahaan financial technology serta Fintech P2P Lending dan Securities Crowdfunding untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan alternatif pembiayaan.

Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh
Indonesia
Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh

Bareskrim dan Polda Aceh membongkar penyelundupan 353 kg narkotika jenis sabu-sabu.

KPK Tak Segan Jerat Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap DAK Lampung Tengah
Indonesia
KPK Tak Segan Jerat Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap DAK Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Sepekan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Rombak Manajerial
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Rombak Manajerial

Sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penambahan kasus COVID-19 masih tinggi.

Dirut Bank Panin Herwidayatmo Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Pajak
Indonesia
Dirut Bank Panin Herwidayatmo Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Pajak

Kuasa Hukum Veronika Lindawati sekaligus PT Bank Panin Tbk, Samsul Huda menepis kliennya pernah melobi pejabat pajak