Modus Pelaku Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta Konferensi pers kasus penipuan oleh Polda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap MTN, pelaku tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam menjalankan aksinya, pelaku bertindak sebagai agen perekrut calon tenaga kerja di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

“Ini berdasarkan laporan langsung dari gedung BNI sendiri, dimana tersangka menawarkan atau membuka recruitment pekerja baru melalui email palsu bernama recruitment.bni@gmail.com dan website palsu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan , Kamis (25/3).

Baca Juga

Pecatan Polda Sumsel Ditangkap karena Terlibat Penipuan Jual Beli Apartemen

Pelaku juga menyiapkan berbagai persyaratan termasuk dengan uang transportasi yang harus disiapkan calon karyawan jika ingin diterima kerja di bank BNI.

Ternyata, bukan hanya bank BNI yang menjadi objek penyamaran pelaku dalam melakukan penipuan rekrutmen tersebut. Melainkan, juga menjadikan beberapa perusahaan BUMN sebagai objek penipuan.

“Misalnya PT Pertamina, PT WIKA, PT Angkasa Pura, PT Chevron dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Konferensi pers kasus penipuan oleh Polda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Selanjutnya apabila ada yang tertarik akan dihubungi oleh tersangka melalui email tersangka yaitu recruitment.callbni@gmail.com

Tersangka juga akan menghubungi korban melalui sms/WA untuk dimintai uang untuk akomodasi hotel.

"Rata-rata sebesar Rp 1.700.000,- yang diharuskan transfer ke rekening tersangka,” kata Yusri.

Baca Juga

Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'

Keuntungan tersangka dari penipuan atau mengirimkan informasi palsu sejak tahun 2020, kurang lebih sebesar Rp 40 juta. Uang hasil penipuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tersangka dikenakan Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” pungkas Yusri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban
Indonesia
Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban

Ketua Tim Kajian Sugeng Purnomo menuturkan, narasumber yang diutamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor.

Kemenhub Kucurkan Rp1 Miliar Bikin Jalur Sepeda Sepanjang 12,2 Km di Solo
Indonesia
Kemenhub Kucurkan Rp1 Miliar Bikin Jalur Sepeda Sepanjang 12,2 Km di Solo

Jalur sepeda ini terbagi dalam tiga segmen jalan yang akan dimaksimalkan untuk pembuatan jalur sepeda.

Anak Buah AHY Sebut Marzuki Alie Cs Mencla-mencle
Indonesia
Anak Buah AHY Sebut Marzuki Alie Cs Mencla-mencle

Marzuki Alie Cs mencabut gugatan terkait pemecatannya sebagai kader Partai Demokrat karena menganggap DPP yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah demisioner.

Pemkot Solo Tunggu Sikap Gubernur Jateng Terkait UMP 2021
Indonesia
Pemkot Solo Tunggu Sikap Gubernur Jateng Terkait UMP 2021

"Kami tunggu langkah Pak Gubernur Jawa Tengah seperti apa dulu menyikapi SE Menteri Ketenagakerjaan. Karena Solo dibawah Pemprov Jawa Tengah" kata dia.

PDIP Klaim Punya Jagoan di Pilkada DKI
Indonesia
PDIP Klaim Punya Jagoan di Pilkada DKI

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta mengklaim memiliki sosok yang nantinya akan maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis
Indonesia
Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis

Masyarakat gembira akhirnya vaksin COVID-19 digratiskan oleh Presiden Jokowi.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar

Penumpang Beludak, Operator KRL Minta Tolong Kantor Atur Jam Kerja Karyawan
Indonesia
Penumpang Beludak, Operator KRL Minta Tolong Kantor Atur Jam Kerja Karyawan

Lebih ketat memberlakukan pengaturan jam kerja karyawannya agar penumpukan penumpang bisa berkurang demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 di KRL.

Bantu Korban Gempa, 2 Polda di Sulawesi Kerahkan Brimob ke Sulbar
Indonesia
Bantu Korban Gempa, 2 Polda di Sulawesi Kerahkan Brimob ke Sulbar

Jajaran Polri terutama Polda sekitar Sulawesi Barat mengirimkan sejumlah bantuan.

Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi

Pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) terus berlangsung.