Modifikasi Surat Suara Pemilu 2024 Jangan Bikin Bingung Pemilih Surat Suara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Persiapan Pemilihan Umum harus dilakukan sedini mungkin. Termasuk terkait surat suara yang nantinya diberikan pada warga. KPU diminta simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024.

"Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (3/12).

Baca Juga:

Jadwal Pemilu 2024 Masih Belum Jelas

KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Saat Pemilu 2019 masyarakat bingung karena menghadapi lima kertas suara namun ternyata tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan.

"Jangan sampai kalau setiap pemilu (kertas suara) terus diganti, nanti niat yang awalnya memudahkan malah justru menyulitkan karena masyarakat sudah biasa menghadapi lima kertas suara. Karena yang ekstrem itu hanya satu kertas suara, apakah itu tidak membingungkan," ujarnya.

Dia mengingatkan, modifikasi surat suara tujuannya untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. Karena itu, jangan sampai modifikasi surat suara yang dilakukan KPU tidak bisa menjawab kebutuhan di lapangan, yaitu memudahkan pemilih dalam memilih dan meringankan beban penyelenggara.

"Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019," katanya.

Doli tidak menginginkan beban fisik yang ditanggung penyelenggara Pemilu 2019 semakin bertambah dengan keputusan yang tidak tepat terkait penentuan format surat suara Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berharap desain baru kertas suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 dapat memudahkan masyarakat dalam memilih.

"Dengan begitu diharapkan tingkat partisipasi pemilih menjadi lebih baik dari Pemilu Serentak 2019," ungkap Anggota KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan.

Simulasi TPS. (Foto Antara)
Caption

Anggota KPU RI Arif Budiman pada sosialisasi yang dihadiri oleh anggota KPU kabupaten dan kota se-Jawa Barat itu menyebutkan bahwa pihaknya baru menyosialisasikan dua dari tiga desain baru surat suara.

"Proses simulasi surat suara dan formulir untuk pemilu 2024 ini melalui proses panjang dengan melibatkan masukan dari beragam pihak termasuk para jurnalis," kata Arif Budiman yang mewakili Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Arif mengatakan, hasil simulasi akan dibawa ke DPR, Bawaslu, DKPP untuk dikonsultasikan mengenai perlu atau tidaknya revisi Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengenai aturan pencantuman foto dalam surat suara DPD RI.

"Semoga apa yang kita lakukan bisa berkontribusi positif untuk pemilu yang lebih baik dan bisa jadi rujukan di banyak negara karena banyak negara mengatakan ingin meniru tatacara pemilu di Indonesia. Di antaranya dari Namibia," kata Arif dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KPU Lakukan Simulasi Pemilu 2024, Bagaimana Hasilnya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis
Indonesia
Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis

Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Alasan Anggota DPR Tetap Pergi ke Brasil dan Ekuador di Tengah Pandemi
Indonesia
Alasan Anggota DPR Tetap Pergi ke Brasil dan Ekuador di Tengah Pandemi

Brasil dan Ekuador menjadi tujuan utama rencana kunjungan kerja (kunker) Baleg untuk implementasi RUU PKS di Indonesia.

Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia
Indonesia
Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia

“Tentunya akan lebih bijak apabila pelapor kasus ini yakni Luhut Binsar Panjaitan bersedia mencabut laporannya dan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasannya,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (21/3).

Koruptor hingga Bandar Narkoba Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura
Indonesia
Koruptor hingga Bandar Narkoba Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau.

Anies Perbolehkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai
Indonesia
Anies Perbolehkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai

Masyarakat DKI Jakarta sudah diperbolehkan untuk membangun rumah hingga empat lantai.

Bebas Bersyarat, Rizieq Shihab Tak Gelar Kegiatan Besar
Indonesia
Bebas Bersyarat, Rizieq Shihab Tak Gelar Kegiatan Besar

Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bebas bersyarat pada hari ini, Rabu (20/7).

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua
Indonesia
1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua

Kementerian Kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 booster kedua, Jumat (29/7) besok.

Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat
Indonesia
Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat

LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan

Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Pabrik di Gunung Putri
Indonesia
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Pabrik di Gunung Putri

"Hingga saat ini tidak ada korban jiwa," katanya.

Naiknya Tarif Masuk Pulau Komodo Timbulkan Shock Pelaku Usaha Lokal
Indonesia
Naiknya Tarif Masuk Pulau Komodo Timbulkan Shock Pelaku Usaha Lokal

Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira berpendapat kenaikan tarif tiket destinasi wisata Komodo perlu dikaji ulang.