Modernisasi Alutsista TNI di Era Jokowi Dinilai Tak Punya Arah Jelas Ratusan siswa di Malut memenuhi pameran alutsista dalam meramaikan HUT TNI ke-74 dan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 (Antara/Abdul Fatah)

MerahPutih.com - Imparsial menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo kurang memerhatikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

"Soal anggaran, memang di era Jokowi ada peningkatan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, misalnya, pada tahun 2014 catatan kami itu ada Rp 86 triliun, sementara tahun 2019 ini tercatat Rp 108 triliun. Itu artinya lebih dari 25 persen naiknya dari awal sampai sekarang. Bahkan, tahun depan diprediksi mencapai Rp 127 triliun," kata peneliti Imparsial Anton Aliabbas kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/10).

Baca Juga:

Rayakan HUT ke-74, Prajurit TNI: Kesetiaan Kami Tak Perlu Diragukan

Anton melanjutkan, tidak ada arah yang jelas bagaimana pemerintahan Jokowi ini melakukan modernisasi alutsista.

Peneliti senior Imparsial, Anton Aliabbas (kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Peneliti senior Imparsial, Anton Aliabbas (kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

"Kalau saya mencoba membandingkan, benang merahnya, Pak SBY pada tahun 2013-2014 itu sangat terlihat, bahwa anggaran rutin memang selalu menjadi pos pertama. Perbedaannya antara Jokowi dan SBY adalah di era Pak SBY anggaran pembelanjaan modal itu menjadi nomor dua terbesar," kata dia.

"Jadi pada tahun 2013, anggaran rutinnya ada di Rp 33,5 triliun di anggaran modalnya ada di 25,7 triliun," kata Anton.

Sementara itu, pada era Jokowi, menurut dia, ketika ada lonjakan anggaran yang cukup tinggi dan signifikan, anggaran belanja modal menjadi komponen nomor 3.

Personel Korem 031/Wirabima sedang gladi resik di Pekanbaru, Kamis (3/10) ANTARA/Vijay Kantaw
Personel Korem 031/Wirabima sedang gladi resik di Pekanbaru, Kamis (3/10) ANTARA/Vijay Kantaw

"Bahkan catatan kami di tahun 2018 justru sangat rendah terkait belanja modal, karena di tahun sebelumnya di 2017 itu sekitar Rp33,4 triliun dan di tahun 2018 justru cuma setengahnya Rp19,1 triliun," ucap Anton.

"Itu jadi problem utama. Kami melihat pertama bahwa ada lonjakan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, tapi tidak ada konsep, tidak ada panduan, visi yang jelas sehingga tidak ada arah," kata dia.

Baca Juga:

HUT ke-74 TNI, Polresta Surakarta Serbu Makodim Berikan Nasi Tumpeng dan Kue

Paling tidak, ada tiga komponen dalam anggaran pertahanan. Pertama, adalah anggaran rutin, gaji dan lain-lain; kedua adalah anggaran belanja barang mencakup penggunaan barang dan lain-lain; ketiga belanja modal, terkait pembelanjaan alutsista.

Tercatat, anggaran pertahanan pada tahun 2014 mencapai Rp86 triliun, sementara tahun 2019 tercatat Rp108 triliun. Artinya, anggaran naik lebih dari 25 persen dari awal pemerintahan Jokowi, sampai sekarang. Bahkan tahun 2020, diprediksi mencapai Rp127 triliun. (Knu)

Baca Juga:

HUT ke-74 TNI, Polresta Surakarta Serbu Makodim Berikan Nasi Tumpeng dan Kue



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH