Mobilitas Pekerja di Jabodetabek ke Kantor Mulai Menurun Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali hampir satu pekan ini, menunjukkan mulai adanya penurunan drastis terhadap mobilitas penduduk di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Paing tidak, hasil pantauan Google mobility report, penurunan paling tinggi terlihat pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasisun.

"Penurunan ini harus terus dipertahankan dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (8/9).

Baca Juga:

Penumpang KA Lokal Turun 60 Persen Imbas PPKM Darurat

Ia meminta, provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanan PPKM Mikro serta tidak terlena karena provinsinya tidak masuk PPKM Darurat.

"Karena nyatanya kenaikan kasus signifikan juga terjadi di luar Jawa dan Bali," ucap Wiku.

Selama masa PPKM Darurat, pegawai atau perkantoran yang termasuk dalam sektor non-esensial harus patuh, dan pegawainya harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mencapai 100 persen.

"Karena sangat tidak diinginkan terjadinya penularan dari aktivitas perkantoran dan karyawan membawa virus pulang ke rumahnya dan meningkatkan potensi klaster keluarga," katanya.

Ia mengingatkan, terjadinya penurunan mobilitas ini harus terus dipertahankan melalui kolaborasi antara seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat yang dijalankan dengan baik.

"Pemda diminta segera berkoordinasi dengan pusat jika membutuhkan bantuan dalam penanganan pandemi COVID-19," katanya.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima sebanyak 14.122 permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat keluar-masuk Ibu Kota di masa PPKM Darurat. Dari jumlah itu, hanya 9.250 permohonan yang dikabulkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan data jumlah pemohon STRP itu tercatat sampai Kamis pukul 08.00 WIB.

"Sampai dengan pagi tadi, pukul 08.00 WIB, tercatat total permohonan STRP sebanyak 14.122 permohonan dan yang disetujui serta telah diterbitkan ada 9.250 STRP," ujar Benni dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, dari seluruh permohonan yang diajukan, 1.664 lainnya sedang dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru diajukan pemohon. Sisanya, 3.208 permohonan ditolak.

"Permohonan STRP ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," katanya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
RUU TPKS, Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengganti nama Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan

"Mereka seperti itu (bertemu) penyidik kan terus berjalan juga. Proses berjalan," kata Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut
Indonesia
Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut

Jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi
Indonesia
Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Sebagai contoh nanti kita terapkan di lingkungan kantor-kantor lain

Atas Stadion Terpasang, Pembangunan JIS Tinggal 12 Persen
Indonesia
Atas Stadion Terpasang, Pembangunan JIS Tinggal 12 Persen

Pemasangan kursi terutama tier tiga akan lebih aman

Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK
Indonesia
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK

Pegiat antikorupsi ini juga ditanyai soal situasi yang paling sulit ketika harus memilih kepentingan pribadi dengan kepentingan pelaksanaan tugas

Enggak Perlu Ribet Vaksin di Gerai Presisi, Tinggal Datang
Indonesia
Enggak Perlu Ribet Vaksin di Gerai Presisi, Tinggal Datang

"Sesuai target Presiden yang diperintahkan kepada Gubernur dan kami semua agar 7,5 juta warga DKI segera dapat divaksinasi sampai Agustus tahun ini," kata Fadil.

PSI Bandingkan Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Wagub DKI
Indonesia
Jokowi: Kebutuhan Jagung Secara Nasional Masih Kurang
Indonesia
Jokowi: Kebutuhan Jagung Secara Nasional Masih Kurang

"Semakin banyaknya petani yang menanam jagung, kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup dan tidak usah impor lagi," ujar Presiden.

Ada Polisi Siber, Warga Ragu Ungkapkan Kritik di Media Sosial
Indonesia
Ada Polisi Siber, Warga Ragu Ungkapkan Kritik di Media Sosial

Hampir 120 orang memperoleh peringatan mengenai konten-konten yang mereka publikasikan di sosial media pada kuartal kedua tahun 2021.