Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden Komponen Cadangan. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meminta Komponen Cadangan (Komcad) tidak digunakan untuk kepentingan lain kecuali berkaitan dengan pertahanan negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi amanat di Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2021, di Pusdiklatpassus, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10).

Baca Juga:

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Menurut Jokowi, kedaulatan negara keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya TNI sebagai komponen utama. Sehingga, mesti selalu siaga tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan, dan komponen pendukung.

"Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya," kata Jokowi

Jokowi mengatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara.

Dia juga mengapresiasi seluruh anggota Komponen Cadangan yang hari ini ditetapkan karena secara sukarela mendaftar sebagai Komponen Cadangan.

Jokowi mengatakan, masa aktif Komponen Cadangan itu tidak setiap hari dan setiap saat. Setelah penetapan hari ini, anggota Komponen Cadangan kembali ke profesi masing-masing.

Anggota Komponen Cadangan tetap berprofesi seperti biasa, masa aktif Komponen Cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan, dan pada saat mobilisasi, tetapi anggota Komponen Cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara.

Komponen Cadangan dikerahkan bila negara dalam darurat militer, atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando kendalinya berada di Panglima TNI.

"Artinya tidak ada anggota Komponen Cadangan yang melakukan kegiatan mandiri," jelas Jokowi.

 Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau barisan komponen cadangan yang hadir dalam upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau barisan komponen cadangan yang hadir dalam upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jokowi mengingatkan fungsi Komponen Cadangan hanya untuk kepentingan berkaitan dengan pertahanan negara. Penetapan Komponen Cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan, dan keamanan rakyat semesta.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan, ada 3.103 orang yang hari ini ditetapkan Jokowi sebagai Komando Cadangan 2021. Tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021, seleksi 1-17 Juni 2021, latihan dasar kemiliteran 21 Juni-18 September 2021, dan penetapan 7 Oktober 2021. Anggota berjumlah 3.103 orang.

Komponen Cadangan sejumlah 3.103 orang, terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Dipenogoro 500 orang, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komcad, Harus Siaga Jika Dipanggil Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi merembet ke sejumlah sektor.

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses
Indonesia
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

"Makanya kalau melihat kondisi sekarang, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan, tidak akan sukses," ucapnya.

657 Pembalap Bakal Bersaing di Street Race BSD
Indonesia
657 Pembalap Bakal Bersaing di Street Race BSD

Dia menyebut, sudah sekitar 657 pembalap yang ikut dalam acara street race ini.

Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau
Indonesia
Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memantau penanganan bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah.

PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas
Indonesia
PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas

PDIP menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024.

Pembangunan Tol Terpanjang di Selatan Jawa Masuki Penetapan Lokasi
Indonesia
Pembangunan Tol Terpanjang di Selatan Jawa Masuki Penetapan Lokasi

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km.

Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

"Untuk mencegah penularan virus, petugas dengan tegas akan melarang pengguna masuk area stasiun apabila tidak menerapkan protokol kesehatan," jelas Anne kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (20/2).

Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya
Indonesia
Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya

Varian ini menyumbang kenaikan kasus covid dalam beberapa waktu terakhir.

Densus Geledah Kantor LSM Syam Organizer Terkait Dugaan Penggalangan Dana Terorisme
Indonesia
Densus Geledah Kantor LSM Syam Organizer Terkait Dugaan Penggalangan Dana Terorisme

Syam Organizer sendiri merupakan yayasan amal milik organisasi Jamaah Islamiyah