Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi terbaru mengenai penggunaan mobil dinas bagi para menteri dan pejabat negara.
Kini, Prabowo mewajibkan seluruh menteri untuk menggunakan Maung Pindad, kendaraan taktis buatan dalam negeri, sebagai mobil dinas resmi mereka. Para menteri dilarang menggunakan jenis mobil lain saat bertugas atau dipanggil ke Istana.
"Semua harus pakai Maung, saya enggak mau tahu itu,” tegas Prabowo dalam keterangannya di Istana Negara, Selasa (21/10).
Baca juga:
Menurut Prabowo, para menteri hanya diperbolehkan menggunakan mobil jenis lain di luar hari kerja.
"Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja, ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu," lanjutnya.
Presiden menekankan pentingnya kebanggaan terhadap produk Indonesia. Ia mengatakan bahwa dengan menggunakan jip buatan dalam negeri, para pejabat dan perwira dapat menunjukkan rasa bangga, tidak perlu menggunakan jip buatan negara lain.
Rindu Alphard
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu. Ia berharap para komandan pasukan juga bangga saat memimpin pasukannya menggunakan kendaraan taktis buatan Indonesia.
Setelah setahun menggunakan Maung, Prabowo mengaku sempat merasa rindu menggunakan Alphard karena sudah lama tidak merasakannya. Ia bahkan sempat berpikir untuk menggunakan Alphard saat melakukan kunjungan incognito (diam-diam).
Namun, niat itu diurungkan karena dirinya merasa harus memberikan contoh kepada pejabat lain.
"Udah lama saya nggak menikmati Alphard, enak juga ini ya, tapi eets... 'Prabowo, ingat kamu Presiden Republik Indonesia, harus beri contoh' ya sudah pakai Maung terus," pungkasnya.
Baca juga:
Prabowo Luncurkan Rantis Listrik Maung MV3 EV ‘Pandu’ Produksi Pindad
Sebagai informasi, Mobil Maung adalah kendaraan buatan PT Pindad yang telah digunakan oleh pejabat dan perwira TNI. Kendaraan ini juga akan segera diluncurkan untuk pasar sipil. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaannya sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri. (Knu)
