Mobil Berplat RF Kini Tak Bisa Lolos dari Jeratan Hukum Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. - Antara

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya memastikan memastikan tidak ada keistimewaan untuk kendaraan berpelat RF yang biasanya digunakan oleh kendaraan dinas pemerintahan baik sipil, militer maupun kepolisian.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Jaya akan menindak tegas kendaraan pelat RF bila melakukan pelanggaran.

Baca Juga

Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik

“Saya perintahkan petugas di lapangan untuk tetap menindak mobil berpelat RF, jangan takut untuk menilangnya kalau mereka melakukan pelanggaran,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Kamis (25/3).

Dia telah menginstruksikan kebijakan itu ke anggota. "Semua plat nomor apa pun punya hak yang sama dan kewajiban yang sama di jalan," ungkap Sambodo.

Sambodo menuturkan, pelat nomor kendaraan bermotor RF seperti RFS, RFP dan RFD memang dikhususkan untuk kendaraan dinas berpelat hitam. Sehingga bila memang melakukan pelanggaran maka berhak untuk ditindak.

Ilustrasi mobil berplat RFS

Begitu juga bila mereka menggunakan rotator tanpa adanya kepentingan maka dirinya meminta anak buahnya tetap melakukan penindakan tegas.

Menurutnya, plat khusus RF tersebut tidak ada yang kebal hukum. Plat yang biasa digunakan oleh pejabat itu dipastikan akan ditindak jika melanggar hukum.

Dia mengaku telah memerintahkan anggotanya untuk menindak kendaraan bermotor pelat khusus itu jika kedapatan arogan dan melanggar lalu lintas.

"Sudah ada beberapa yang RFS, RFP semua nomor-nomor khusus itu ditilang oleh anggota saya," ujar Sambodo.

Sambodo menjelaskan ada tujuh kelompok kendaraan yang mendapatkan pengawalan berdasarkan undang-undang.

Antara lain mobil jenazah, ambulans, orang yang sedang menolong kecelakaan, tamu negara. Hingga konvoi yang menurut kepentingan Polri memerlukan pengawalan.

"Ketika rombongan-rombongan itu lewat, maka sebagai hal utama penggunaan jalan Polri berkewajiban melakukan pengamanan, itu bunyi undang-undang," ujar Sambodo. (Knu)

Baca Juga

Launching e-TLE Nasional, Polda Metro Tambah Puluhan Kamera Tilang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun 2020.

Ini Peran Lima Tersangka Kasus Penggunaan Alat Tes Antigen Bekas
Indonesia
Ini Peran Lima Tersangka Kasus Penggunaan Alat Tes Antigen Bekas

Para pelaku yang diungkap ini terbukti mendaur ulang stik yang digunakan untuk tes uji cepat COVID-19

PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi
Indonesia
PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi

Fraksi Golkar DPRD DKI mengaku heran dengan rencana fraksi PSI yang mau menggulirkan hak interpelasi tekait tak becusnya Gubernur Anies dalam penanganan banjir Jakarta.

Seluruh Polda Serentak Lakukan Vaksinasi Dengan Target 1 Juta Warga
Indonesia
Seluruh Polda Serentak Lakukan Vaksinasi Dengan Target 1 Juta Warga

Jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik

Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS

Server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur

Sultan Yogyakarta Berburu 47,6 Ton Oksigen per Hari
Indonesia
Sultan Yogyakarta Berburu 47,6 Ton Oksigen per Hari

Di masa normal DIY membutuhkan sekitar 20 ton oksigen per hari untuk menyuplai 27 RS rujukan Covid-19.

Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta
Indonesia
Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta

Dirinya menegaskan, tempat isolasi kendali yang ditambahkan Pemprov DKI di untuk semua masyarakat. Tidak mengikat hanya warga ber-KTP DKI saja. Tapi, warga di luar Jakarta diperbolehkan karantina di sana

Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar
Indonesia
Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar

Sumur bor tersebut diketahui milik Solihin (54). Tidak hanya air bisa terbakar jika disulut api, air tersebut berasa asin jika diminum.

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/6) hari ini.

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan

Direktur Eksekutif IHM KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi meminta agar Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri dicabut karena dinilai tidak mencerminkan pendidikan.