MKD Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Azis Syamsuddin - ANTARA/Wahyu Putro A

MerahPutih.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menerima laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Azis dilaporkan ke MKD lantaran diduga tidak mengijinkan Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kejaksaan Agung terkait lolosnya Djoko Tjandra.

Baca Juga

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman mengatakan laporan tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi sebelum dibawa ke rapat MKD. Ini merupakan aspek kehati-hatian dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Verifikasi administrasi dilakukan dalam waktu 3 hari ini, lalu tim sekretariat memberitahukan kepada pelapor apa saja yang kurang dan pelapor harus melengkapi dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Politikus Gerindra ini menjelaskan, mekanisme pelaporan ke MKD ini sebagaimana diatur dalam peraturan DPR Nomor 2/2015 tentang tata beracara MKD. Pertama, identitas pelapor, institusi hingga berbadan hukum. Kemudian, identitas pihak teradu. Hingga permasalahan yang diadukan berikut bukti-bukti yang disampaikan.

Selanjutnya, administrasi tersebut dilakukan dalam waktu 3 hari ini dan Tim Sekretariat memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi waktu selama 14 hari.

"Setelah itu, barulah MKD bisa menggelar rapat pleno menentukan laporan itu memenuhi syarat atau tidak untuk tindaklanjuti dalam persidangan," jelas dia.

Baca Juga

Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan bahwa MKD akan bersikap objektif meskipun yang dilaporkan oleh pelapor adalah Pimpinan DPR RI dalam hal ini Azis Syamsuddin. MKD, kata dia, akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku jika memenuhi syarat.

"Siapapun pelapor, siapapun terlapor, kita periksa sesuai ketentuan itu saja. Apakah memang memenuhi konteks ini kode etik apa bukan. Ya kalau diputuskan lanjut baru kita berlanjut ke sidang," tutup Habiburokhman. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno

Bareskrim Polri menyelidiki kasus Twitter anggota DPR Fadli Zon yang diviralkan menekan tombol like konten pornografi.

Amankan Midodareni dari Massa Intoleran, Kapolresta Surakarta Malah Dipukul
Indonesia
Amankan Midodareni dari Massa Intoleran, Kapolresta Surakarta Malah Dipukul

Polresta Surakarta akan segera menangkap pelaku intoleran yang berani berbuat anarkis di Solo

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya

UKM Kopi Bisa Jadi Pemasok Buat Kebutuhan Pemerintah
Indonesia
UKM Kopi Bisa Jadi Pemasok Buat Kebutuhan Pemerintah

Saat ini jumlah koperasi kopi di Indonesia sebanyak 47 koperasi dengan jumlah petani sebanyak 1,3 juta orang.

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak transparan

 Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik
Indonesia
Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik

Menurut Trubus, sebelum dikeluarkan PSBB, seharusnya mengeluarkan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden.

Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum
Indonesia
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum

"Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," kata dia.

Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga
Indonesia
Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan para kapolda untuk melaksanakan gelar perkara secara virtual dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Rapat Pemegang Saham PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Rapat Pemegang Saham PT Dirgantara Indonesia

"Penyidik mengkonfirmasi kepada kedua saksi tersebut terkait dengan RUPS Penentuan Mitra Penjualan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19
Indonesia
Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19

Tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan