MKD Periksa Effendi Simbolon Buntut "TNI Seperti Gerombolan" Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut "TNI seperti gerombolan" berbuntut panjang.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memeriksa Effendi Simbolon pada hari ini, Kamis (15/9). Effendi Simbolon dijadwalkan diperiksa pada pukul 14.00 WIB.

Tak hanya Effendi, MKD juga memeriksa tiga pelapor kasus ucapan "TNI seperti gerombolan", yakni B Denny Namang, Organisasi Pemuda Panca Marga, dan Organsasi LSM Antartika. Mereka diperiksa pada Pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:

DPR Minta Panglima TNI Turun Tangan Atasi Konflik KSAD Vs Effendi Simbolon

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, berdasarkan hasil rapat pimpinan, MKD memutuskan memanggil tiga pelapor dan Effendi Simbolon terkait pernyataan TNI seperti gerombolan.

"MKD DPR sudah rapim kami memutuskan untuk memanggil Saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh para pengadu soal rapat di Komisi I DPR," kata Habib kepada wartawan, Kamis.

Diketahui, Effendi melontarkan pernyataan TNI seperti gerombolan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 5 September 2022 lalu terkait RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan isu-isu aktual di gedung DPR.

Saat itu, Effendi menyoroti sejumlah persoalan di TNI termasuk dugaan disharmonis antara Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Baca Juga:

Polemik Ungkapan Effendi Simbolon, TNI AD Minta Semua Pihak Jaga Ucapan

"...Kami banyak sekali ini temuan-temuan, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," ujarnya.

"Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden, tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya," kata Effendi saat ini.

Pernyataan ini dinilai oleh para pelopor melanggar kode etik DPR. Bahkan, pernyataan Effendi ini memicu kemarahan sejumlah anggota TNI. Effendi sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya tersebut.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku tidak ada niat menjatuhkan TNI dan menstigma TNI sebagai gerombolan. Dia berbicara seperti itu dalam konteks ketidakpatuhan terhadap pimpinan TNI. (Pon)

Baca Juga:

KSAD Dudung Sebut Effendi Simbolon Injak-injak Harga Diri TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Surakarta Bebaskan 7 Anggota GPK yang Menyerang Polisi saat Konvoi
Indonesia
Polresta Surakarta Bebaskan 7 Anggota GPK yang Menyerang Polisi saat Konvoi

"Ada tujuh anggota GPK yang awalnya kita amankan karena melawan anggota. Sekarang kita lepas semua," kata Ade, Senin (21/3)

Mentan Gandeng Camat Seluruh Indonesia Tanggulangi Wabah PMK
Indonesia
Mentan Gandeng Camat Seluruh Indonesia Tanggulangi Wabah PMK

Kementerian Pertanian mengajak camat di seluruh Indonesia untuk turut berperan dalam menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di 21 provinsi.

Ketua DPC PDIP Solo Tanggapi Pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK
Indonesia
Ketua DPC PDIP Solo Tanggapi Pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK

"Yang namanya pemimpin. Semakin tinggi, ibaratnya terpaan angin semakin kencang cobaannya," kata Rudy, Selasa (11/1).

Menko Airlangga Pamer Keberhasilan Program Kartu Prakerja
Indonesia
Menko Airlangga Pamer Keberhasilan Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Daerah Diminta Bersiap Lakukan Lockdown
Indonesia
Daerah Diminta Bersiap Lakukan Lockdown

Lockdown mikro ini bertujuan untuk memastikan tidak ada mobilisasi hewan ternak antarwilayah.

Warga Mengeluh Harga Minyak Goreng Masih di Atas Rp 14 Ribu Per Liter
Indonesia
Warga Mengeluh Harga Minyak Goreng Masih di Atas Rp 14 Ribu Per Liter

Pemerintah sudah memberikan subsidi guna mestabilkan harga minyak goreng yang saat ini naik dengan tak wajar.

Wartawan Radio Nasional Jadi Korban Tabrak Lari di Fly Over Kuningan
Indonesia
Wartawan Radio Nasional Jadi Korban Tabrak Lari di Fly Over Kuningan

Warga menemukan pelat nomor kendaraan di sekitar lokasi diduga milik mobil penabrak

Sudah Konstruksi Sejak 1996, Pemerintah Janji Rampungkan Tol Becakayu
Indonesia
Sudah Konstruksi Sejak 1996, Pemerintah Janji Rampungkan Tol Becakayu

Dibutuhkan dana sebesar Rp 3,75 triliun untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Becakayu tersebut.

Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022
Indonesia
Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022

Selain minyak goreng, komoditas daging ayam dan ikan segar juga mendorong terjadinya inflasi pada April dengan andil masing-masing 0,09 persen dan 0,04 persen.

Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari
Indonesia
Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.