MKD Pastikan Bakal Netral Tangani Aduan Terhadap Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa)

MerahPutih.com - Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD) memastikan akan bersikap netral dalam menangani aduan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman saat merespon pelaporan kepada Waka DPR Aziz Syamsuddin.

"Pasti. Insyallah ya (akan netral)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, tugas dari MKD adalah penegak dan keluhuran martabat dari anggota dewan. Sehingga setiap laporan yang masuk pastinya akan ditindaklanjuti.

"Tidak mungkin kami melaksanakan tugas di luar koridor itu," ujar Habiburokhman.

MKD sejauh ini baru saja menerima satu laporan terhadap Azis Syamsuddin. "Setahu saya sampai dengan kemarin baru satu," pungkasnya.

Penyidik KPK membawa barang bukti seusai penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/4). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dilaporkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Azis dilaporkan ke MKD atas dugaan keterlibatan memfasilitasi pertemuan antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Pelaporan terhadap Azis ke MKD DPR itu dilakukan Kurniawan pada Senin (26/4) siang. Kemudian Azis dianggapnya sudah mencampuri penegakan hukum lantaran memfasilitasi pertemuan.

Baca Juga:

Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin

Apalagi penyidik maupun pegawai dan unsur di KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang akan diperiksa atau terlibat dalam suatu kasus.

Pelaporan terhadap Azis ke MKD DPR itu dilakukan Kurniawan pada Senin (26/4) siang. Kemudian Azis dianggapnya sudah mencampuri penegakan hukum lantaran memfasilitasi pertemuan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Mahasiswa Unpad Diterjunkan Bantu Vaksinasi COVID-19, Dapat Nilai Kuliah
Indonesia
100 Mahasiswa Unpad Diterjunkan Bantu Vaksinasi COVID-19, Dapat Nilai Kuliah

Para relawan yang membantu tenaga kesehatan tersebut diapresiasi dengan dianggap mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MK Hari Ini Kembali Gelar Sidang
Indonesia
MK Hari Ini Kembali Gelar Sidang

Terdapat dua jadwal sidang yang tertera di laman MK pada hari ini

 Potongan Tubuh Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri Ditemukan di Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Potongan Tubuh Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri Ditemukan di Gereja Katedral Makassar

Aksi bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (28/3) pagi.

 Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha
Indonesia
Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha

Perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

Anggaran Sudah Siap, DPRD Minta Anies Buka Lahan Baru Makam COVID-19
Indonesia
Anggaran Sudah Siap, DPRD Minta Anies Buka Lahan Baru Makam COVID-19

Liang lahat pemakaman jenazah protap COVID-19 di Jakarta kian penuh.

2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen
Indonesia
2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen

Kafe Raja Murah sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19.

Jokowi Lihat Vaksinasi di Aceh dan Medan
Indonesia
Jokowi Lihat Vaksinasi di Aceh dan Medan

Pada Kamis siang, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar.

Petugas Publik dan Lansia Segera Divaksin, Diharap Selesai Bulan Mei
Indonesia
Petugas Publik dan Lansia Segera Divaksin, Diharap Selesai Bulan Mei

Ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Komnas HAM diprediksi berat untuk memproses pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Bertemu Keluarga Nanggala-402, Jokowi Jamin Pendidikan Anak Para Patriot
Indonesia
Bertemu Keluarga Nanggala-402, Jokowi Jamin Pendidikan Anak Para Patriot

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa KRI Nanggala-402 tenggelam terjadi bukan karena terjadi "human error" (kesalahan manusia).