MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN Sekjen PAN sekaligus anggota DPR RI Eddy Soeparno . ANTARA/HO-Dok pribadi

MerahPutih.com - Tim hukum Ade Armando tak berhak melakukan somasi kepada Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, Eddy Suparno adalah anggota DPR yang memiliki hak imunitas sehingga setiap aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

"Perlu kami jelaskan bahwa Saudara Eddy Soeparno adalah anggota DPR RI yang memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum sebagaimana diatur di Pasal 20A konstitusi maupun di Pasal 224 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)," kata Habib, Senin (18/4).

Baca Juga:

Grace Tuding Pengeroyok Ade Armando Relawan Anies, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti

Habib menjelaskan, dalam Pasal 224 UU MD3, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

"Tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR," tegas dia.

Dalam undang-undang telah diatur bahwa anggota legislatif bebas berbicara dan beraktivitas karena mereka mempunyai hak imunitas. Karena itu, menurut dia, Eddy tak bisa diproses hukum karena mereka dilindungi oleh konstitusi yang berlaku.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kehadiran Ade Armando Rekayasa Polisi agar Demo Mahasiswa Bubar

"Jadi jelas hak imunitas Saudara Eddy Suparno selaku anggota DPR meliputi kebebasan berbicara (freedom of speech) dan kebebasan dalam beraktivitas (freedom of activity). Dan karenanya terhadap Saudara Eddy Suparno tidak bisa dilakukan proses hukum terkait ucapannya tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Ade Armando melalui kuasa hukumnya Muannas Alaidid mengirimkan somasi kepada Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Somasi itu dilayangkan setelah Eddy mencuitkan status yang diduga menyinggung Ade di akun Twitter pribadinya @eddy_soeparno beberapa waktu lalu.

Eddy menuliskan cuitan dirinya mendukung aparat kepolisian untuk mengusut kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh seseorang berinsial AA. (Pon)

Baca Juga:

Wasekjen PAN Nilai Somasi Kuasa Hukum Ade Armando Salah Alamat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri Dinilai Bentuk Pengakuan Pasca-Tersingkir dari KPK
Indonesia
Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri Dinilai Bentuk Pengakuan Pasca-Tersingkir dari KPK

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik Novel Baswedan bersama 43 mantan pegawai KPK menuai dukungan.

Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya
Indonesia
Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya

Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya.

Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli

"Karena kurang higienis, maka ada bakteri E coli, jadi bukan karena kadaluwarsa," bebernya.

Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan
Indonesia
Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan

Jokowi meminta keduanya selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang berkaitan dengan rakyat.

Positif COVID-19 Bertambah 1.167 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 Bertambah 1.167 Kasus

Pemerintah melaporkan kenaikan kasus COVID-19 pada Minggu (19/6) dengan adanya penambahan 1.167 kasus.

Wahana Wisata Air Banyak Diminati, Polisi Ingatkan Keselamatan Pengunjung
Indonesia
Wahana Wisata Air Banyak Diminati, Polisi Ingatkan Keselamatan Pengunjung

sejumlah wisata di Kota Solo dipenuhi pengunjung dalam libur Lebaran 2022. Tak terkecuali wisata taman hiburan air.

Buruh Desak Anies Ajukan Banding Terkait Putusan UMP
Indonesia
Buruh Desak Anies Ajukan Banding Terkait Putusan UMP

PTUN menghukum Pemerintah DKI Jakarta, untuk menurunkan UMP DKI dari Rp 4.641.854 juta menjadi Rp 4.573.845 juta.

Risma Awali dengan 3 kali Pekik Merdeka
Indonesia
Risma Awali dengan 3 kali Pekik Merdeka

Risma membeberkan kinerjanya sebagai Menteri Sosial yang mengedepankan prinsip 3 T, yakni terdepan, terpencil, dan terbelakang. Kerja ini merupakan perwujudan ideologi kerakyatan yang dipegang oleh PDIP.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov Jabar Gelar Pesta Kemenangan PON 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov Jabar Gelar Pesta Kemenangan PON 2021

Beberapa waktu lalu akun tiktok bernama @fajarpevensi mengunggah sebuah video yang menampilkan cuplikan dari beberapa pejabat pemerintah Jawa Barat dan juga masyarakat yang sedang menari bersama sehingga membentuk sebuah kerumunan.

DPR Sahkan UU IKN
Indonesia
DPR Sahkan UU IKN

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen.