MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru Sidang MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil UU 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Menolak pokok permohonan untuk seluruhnya," kata Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Selasa (4/5).

Baca Juga:

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

Uji formil ini diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya yakni komisioner KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVII/2019.

Dalam gugatannya, Agus Rahardjo Cs menilai penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang. Salah satunya adalah penyusunan ini tidak sesuai dengan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Selain itu, penggugat melihat penyusunan aturan ini cacat prosedural karena tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Selain itu tidak mengedepankan aspek partisipasi publik.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

Dalam membacakan putusannya, Hakim MK menyebut DPR sudah melibatkan masyarakat dalam bentuk diskusi terkait revisi UU KPK. Diskusi-diskusi ini kebanyakan digelar pada 2017. Selain itu, Hakim MK menyebut UU KPK juga sudah masuk prolegnas.

Namun, Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion. Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen KPK Bilang Begini Soal Kabar Novel Baswedan Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar
Dunia
Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar

Bank Dunia menyatakan prihatin dengan situasi terkini di Myanmar dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung
Indonesia
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung

Kalau mereka tidak memenuhi dokumen, ya masuk dalam larangan

Hendak Aksi di Depan Kedubes Prancis, Sejumlah Orang Dibubarkan Polisi
Indonesia
Hendak Aksi di Depan Kedubes Prancis, Sejumlah Orang Dibubarkan Polisi

Polisi membubarkan beberapa massa aksi di kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada
Indonesia
Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada

Menurut data per tanggal 23 November, daerah penyelenggara pilkada yang dinyatakan masih zona merah tersisa tinggal 12 daerah.

Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru

Masyarakat Jakarta diminta untuk tidak pergi keluar kota saat libur panjang akhir tahun

 Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat
Indonesia
Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Presiden Joko Widodo tidak punya rasa empati terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu di tengah pandemi COVID-19.

Update COVID: Bertambah 1.386, Kasus Corona di Indonesia Jadi 57.770
Indonesia
Update COVID: Bertambah 1.386, Kasus Corona di Indonesia Jadi 57.770

Pria yang akrab disapa Yuri itu mengungkapkan jumlah penambahan 789 pasien menjadi 25.595 yang sembuh.

Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat
Indonesia
Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

Tantangan bagi lembaga yang dipimpin Filri Bahuri itu untuk bisa membuktikan keterlibatan Azis

Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020
Indonesia
Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020

Open house dikhawatirkan bisa jadi wadah penyebaran virus corona.

Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih
Dunia
Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat, Donaldo Trump meninggalkan Gedung Putih di Washington DC, Rabu (20/1) menjelang pelantikan Joe Biden