MK Tolak Gugatan Yusril soal PT 20 Persen, La Nyalla Cs Terjegal Legal Standing Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) tahun 2017 yang diajukan pimpinan DPD RI dan petinggi Partai Bulan Bintang (PBB). Putusan dibacakan dalam sidang MK pada Kamis (7/7).

Perkara uji materi nomor: 52/PUU-XX/2022 itu diajukan pihak pemohon I, yakni Ketua DPD LaNyalla Mattalitti bersama para Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin. Adapun, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor turut mengajukan gugatan selaku pemohon II.

Baca Juga

Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK

Mereka menggugat presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagaimana termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagai syarat minimal mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres) dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Menurut pemohon I dari unsur DPD, berlakunya Pasal 222 UU Pemilu telah menghalangi hak serta kewajiban pemohon untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wapres.

"Kehadiran presidential threshold hanya memberikan akses khusus kepada para elite politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu," bunyi permohonan pemohon dari unsur DPD.

Sementara, Yusril dan Afriansyah menyatakan seharusnya mereka memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan wapres sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Namun, hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20 persen. Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Anggota Hakim MK Aswanto menimbang dalil-dalil yang disebutkan oleh Yusril tidak beralasan menurut hukum. Pasalnya, tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau partai politik maka berbagai ekses yang didalilkan pemohon tidak akan terjadi lagi.

Pada pokoknya, kata Aswanto, Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka dalam ranah pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan mendasar yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya," kata Aswanto.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, Pemohon I atau LaNyalla Cs tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Sementara Pemohon II atau Yusril dan Afriansyah disebut memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun, pokok permohonan Yusril dan Afriamsyah tidak beralasan menurut hukum.

"Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Anwar. (Pon)

Baca Juga

Bertemu Ketua KPK, La Nyalla Sebut PT 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Bongkar Miskonsepsi Polusi Udara Picu Gelombang Omicron di DKI
Indonesia
BMKG Bongkar Miskonsepsi Polusi Udara Picu Gelombang Omicron di DKI

Lonjakan konsentrasi PM2,5 yang terjadi 5, 16, dan 30 Januari 2022 tidak seiring dengan penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta.

Sembilan Pekerja Bandara Positif COVID-19, 74 Warga Kalideres Jalani Tes PCR
Indonesia
Sembilan Pekerja Bandara Positif COVID-19, 74 Warga Kalideres Jalani Tes PCR

Dirinya pun berharap penyebaran COVID-19 di Kalideres tidak merembet ke lingkungan lain

ICW Endus Potensi Kecurangan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar
Indonesia
ICW Endus Potensi Kecurangan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar

ICW mengungkapkan pengadaan gorden tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan

Negosiasi Kontrak Katering Haji, Tim Kemenag Bertolak ke Arab Saudi
Indonesia
Negosiasi Kontrak Katering Haji, Tim Kemenag Bertolak ke Arab Saudi

Tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus melakukan persiapan ibadah haji 2022.

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.

Kebun Binatang Ragunan Kembali Dibuka Sabtu, Khusus untuk Warga Jakarta
Indonesia
Kebun Binatang Ragunan Kembali Dibuka Sabtu, Khusus untuk Warga Jakarta

Wisata Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan akan dibuka kembali menghibur masyarakat ibu kota pada Sabtu 23 Oktober 2021 lusa.

KPK Tetapkan Tangan Kanan Eks Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Tangan Kanan Eks Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka

KPK menetapkan Apif Firmansyah, tangan kanan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Tiket MotoGP Mandalika Mulai Dijual 6 Januari 2022
Indonesia
Tiket MotoGP Mandalika Mulai Dijual 6 Januari 2022

Penggemar MotoGP tanah air siap-siap untuk menonton secara langsung di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen
Indonesia
Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen

Tapi di Jakarta justru punya prestasi yang baik

Serangan Rudal Rusia di Wilayah Odesa: 18 orang Tewas
Dunia
Serangan Rudal Rusia di Wilayah Odesa: 18 orang Tewas

Pihak berwenang Ukraina melaporkan, serangan Rusia tersebut menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai puluhan lainnya.