MK Tolak Gugatan TV Nasional, Hitung Cepat Boleh Tayang 2 Jam Setelah TPS Tutup Ketua MK Anwar Usman. (MP/Bayu Samudro)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan pengumuman perhitungan cepat atau quick count 2 jam setelah TPS di Indonesia bagian barat (WIB) tutup. Karena quick count bisa mempengaruhi pemilih yang belum mencoblos.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia.

"Berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis 'sekadar' ingin menjadi bagian dari pemenang," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (16/4/2019).

Sekecil apapun margin of error dalam metodologi quick count yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh. Terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam margin of error tersebut.

Artinya, keandalan quick count adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Ilustrasi Pemilu. (Antara)

"Selain itu, secara metodologis, quick count bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (margin of error)," ujar Anwar.

Untuk diketahui, Perkara yang teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh sejumlah perusahaan televisi swasta nasional. Mereka adalah PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.

Para Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.

Ilustrasi hitung cepat. (MP/Fadhli)
Ilustrasi hitung cepat. (MP/Fadhli)

Menurut para pemohon Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia, maka warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.

Namun pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu.

Hal ini menurut para pemohon akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH