MK Tolak Gugatan PT 20 Persen, PKS: Jumlah Capres Tidak Akan Banyak Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsy. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan presidential threshold (PT) 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsy pun mengaku kecewa. Namun, ia menghargai keputusan MK itu.

Baca Juga:

PKS Solo Desak DPP Segera Deklarasikan Anies sebagai Capres

“Sebagai pemohon kami menghormati putusan MK,” ucapnya, Jumat (30/9).

Aboe menyebut bahwa penolakan atas gugatan yang diajukan PKS merupakan akhir dari upaya perubahan syarat Presidential Threshold di MK. Ia menambahkan, ditolaknya gugatan PKS ini menutup upaya perubahan syarat PT melalui MK.

"Secara politik perubahan PT 20 persen hanya dapat dilakukan di parlemen. Ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri kedepan,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Aboe meminta publik untuk menerima apabila jumlah capres di pemilu mendatang tidak akan banyak. Sehingga, Pilpres 2024 mendatang tak bisa diikuti semua orang dan hanya diikuti calon yang diusung kelompok partai besar saja.

“Kita harus terima realitas politik, bahwa nanti 2024 hanya beberapa orang terbatas saja yang bisa maju ke Pilpres,” ungkapnya.

Baca Juga:

Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Tabloid, PKS DKI Nilai Terlalu Berlebihan

Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera Zainudin Paru mengatakan, antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap permohonan ini.

Diantaranya, seperti yang disampaikan oleh MK dalam putusannya, ada 67 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait untuk urun rembug dalam membahas PT ini di sidang MK.

Sekedar informasi, permohonan 73/PUU-XX/2022 itu diajukan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran pengurus PKS Aboe Bakar dan Salim Segaf Aljufri.

Dalam permohonannya, PKS meminta angka presidential threshold 20 persen agar turun menjadi 7-9 persen. Namun MK menilai tidak berwenang karena hal itu adalah kebijakan politik yang terbuka.

"Menurut MK hal itu bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas tersebut." (Knu)

Baca Juga:

PKS Tawarkan Aher hingga Ahmad Syaikhu jadi Cawapres Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal
Indonesia
Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal

Demonstrasi pelaku pariwisata sebagai aksi protes kenaikan harga tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,7 juta per orang.

Pelatih Minta Timnas U-16 Tidak Cepat Puas
Indonesia
Pelatih Minta Timnas U-16 Tidak Cepat Puas

Pelatih tim nasional U-16 Indonesia, Bima Sakti meminta pemain-pemainnya tidak terbuai kemenangan besar 9-0 atas Singapura pada laga Grup A Piala AFF U-16 pada Rabu malam.

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian
Indonesia
Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) soal Polri di bawah kementerian.

Warga Rawajati Jaksel Keluhkan Belum Terima Uang Ganti Rugi Penggusuran
Indonesia
Warga Rawajati Jaksel Keluhkan Belum Terima Uang Ganti Rugi Penggusuran

Posko pengaduan Balai Kota DKI jadi andalan warga Jakarta untuk menyampaikan keluhan. Salah satunya warga Rawajati Jakarta Selatan yang mengadukan soal penggusuran.

Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol

Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 urusan partai politik.

Bawaslu Sinkronisasi Data Sengketa Pemilu
Indonesia
Bawaslu Sinkronisasi Data Sengketa Pemilu

Data pengawasan penting diketahui agar masyarakat tahu kinerja Bawaslu selama masa tahapan.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang

Kali ini, Angin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Satpol PP DKI Cari Aktor di Balik Maraknya Pengemis saat Bulan Ramadan
Indonesia
Satpol PP DKI Cari Aktor di Balik Maraknya Pengemis saat Bulan Ramadan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) atau pengemis menjadi persoalan yang kerap muncul ketika bulan suci Ramadan.

Gempa Magnitudo 7,4 Rusak 504 Rumah di Selayar Sulsel
Indonesia
Gempa Magnitudo 7,4 Rusak 504 Rumah di Selayar Sulsel

Gempa NTT juga dirasakan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara akan menyisakan sejumlah aset pemerintah pusat yang tidak tahu nasibnya nanti. Contohnya, jalan protokol Sudirman - Thamrin dan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Jakarta.