MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual, Kamis (7/7).

Baca Juga:

MK Tolak Gugatan Yusril soal PT 20 Persen, La Nyalla Cs Terjegal Legal Standing

Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Ketua Umum Partai Gelora yakni Muhammad Anis Matta, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Waketum Fahri Hamzah.

Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Argumentasi pemohon, antara lain, terkait dengan model keserentakan penyelenggaraan pemilu.

Mahkamah melalui putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada bulan Januari 2014 dan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 26 Februari 2020 telah mempertimbangkan original intent sebagai dasar pemilu serentak.

Menurut pemohon, tidak ada original intent pemilu serentak sebab tidak pernah menjadi keputusan bersama anggota panitia ad hoc dan Badan Pekerja MPR RI. Dengan demikian, digunakannya metode original intent oleh mahkamah dalam menetapkan pemilu serentak tidak memiliki dasar historis.

Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat lebih awal dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

42 Partai Sudah Mendaftar di Sipol KPU, Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan frasa "secara serentak" dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu sepanjang tidak dimaknai pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD terhitung sejak Pemilu 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi DPR.

Pada sidang tersebut diketahui alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang sama menghalangi pemohon untuk mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden.

Menurut Mahkamah, keinginan pemohon untuk memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama, sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

Bahkan, kata Hakim Anggota Saldi Isra, sikap demikian telah Mahkamah tegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021.

"Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa 'serentak' sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional," ujar Saldi. (Pon)

Baca Juga

Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Teror Keluarga Veronica Koman Bentuk Regresi Demokrasi Indonesia
Indonesia
Teror Keluarga Veronica Koman Bentuk Regresi Demokrasi Indonesia

Suatu negara demokrasi tidak mungkin lahir jika penegakan hukum, HAM, dan keadilan masih bisa terus diintervensi dan digembosi

Setelah Lama Belajar Online, Mahasiswa Unpad Kini Akan Kuliah Tatap Muka
Indonesia
Setelah Lama Belajar Online, Mahasiswa Unpad Kini Akan Kuliah Tatap Muka

Unpad kini siap-siap mengikuti kegiatan kuliah tatap muka secara terbatas, digelar Oktober mendatang.

Agenda Presiden Jokowi selama di Abu Dhabi
Indonesia
Agenda Presiden Jokowi selama di Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Abu Dhabi, Jumat (1/7) dini hari waktu setempat.

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi
Indonesia
Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

"Mendag Lutfi sangat berpeluang tinggi menjatuhkan Jokowi. Karena, berkaitan persoalan kerakyatan," ucap Noel ketika dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (5/3).

JakPro Buka-bukaan soal Utang Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar
Indonesia
JakPro Buka-bukaan soal Utang Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar

APBD DKI baru membayar Rp 500 miliar, masih tersisa utang Rp 90,7 miliar.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7)

Kapolri Diminta Pastikan Anak Buahnya Tak Rendahkan Wibawa Polri
Indonesia
Kapolri Diminta Pastikan Anak Buahnya Tak Rendahkan Wibawa Polri

Presiden Jokowi memiliki perhatian besar terhadap institusi seragam coklat guna menjaga wibawa Polri di mata masyarakat

Rusia Serang Ukraina, PM Inggris: Kami Tidak Akan Berdiam Diri
Dunia
Rusia Serang Ukraina, PM Inggris: Kami Tidak Akan Berdiam Diri

Johnson mengatakan orang-orang Ukraina berada dalam pikiran Inggris.

 Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman
Indonesia
Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman

utra Sulung Presiden Jokowi itu sesuai jadwal pada Kamis (17/3) kemarin jalani tes PCR ulang.

Pencak Silat Dapat Medali Emas, Ketua DPR: Memicu Cabor Lain untuk Lebih Berprestasi
Indonesia
Pencak Silat Dapat Medali Emas, Ketua DPR: Memicu Cabor Lain untuk Lebih Berprestasi

encak silat menyumbangkan medali emas lewat duet Riska Hermawan/Ririn Kinasih pada nomor seni ganda putri. Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada atlet pencak silat Indonesia yang berhasil meraih emas dan perak pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam.