MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19 Sidang gugatan uji materi Perppu Corona di MK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Gugatan judicial review (JR) itu sebelumnya diajukan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Demikian juga gugatan yang dilayangkan oleh erkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Permohonan dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 tidak dapat diterima.

"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi," kata Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/6).

Anwar mengatakan permohonan gugatan Perppu COVID-19 telah kehilangan objek lantaran pemerintah telah mengesahkan Perppu Nomor 1/2020 telah sah menjadi Undan-Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Para pemohon kehilangan objek permohonan, para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujar Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Aswanto menyampaikan, berdasarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM yang hadir dalam persidangan uji materi beberapa waktu lalu, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia pada 18 Mei 2020 telah menerima permohonan pengundangan yang diajukan Menteri dan HAM Yasonna Laoly.

"Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Mahkamah meyakini Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," kata Aswanto.

Sampel darah pasien corona virus (Foto: Antara)

MK pun menegaskan, karena Perppu aturan penanganan COVID-19 telah sah menjadi Undang-Undang maka Perppu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum.

"Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah kehilangan objek," pungkas Aswanto.

Dalam gugatannya, Amien Rais Cs melalui tim kuasa hukumnya, Amhad Yani mempermasalahkan Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 a UUD 1945. Kebijakan tersebut mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas tiga persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022.

Terlebih, Yani menyebut dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2 dan 3 Perppu 1/2020 tidak menentukan batas minimal persentase produk domestik bruto (PDB). Sehingga membuka peluang bagi pemerintah menentukan persentase PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan.

"Hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN," ujar Yani dalam sidang pendahuluan pada Selasa (28/4).

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Yani menyebut, penggunaan APBN tanpa batas maksimal dalam penanganan pencegahan COVID-19 berlaku sampai tahun 2022. Dia memandang, ketentuan ini mengikat tiga UU APBN sekaligus, yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, UU APBN TA 2022.

"Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan bahwa APBN ditentukan setiap tahun. Karena persentase defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN," sesal Yani.

Untuk diketahui, DPR RI pada Selasa (12/5) telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 menjadi Undang-Undang. Delapan fraksi menyetujui dan satu fraksi menyatakan penolakan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

[HOAKS atau FAKTA]: Patung Lilin Anies Baswedan Bakal Hiasi Madame Tussauds Hong Kong
Indonesia
Selain Purnomo, PKS Lirik Dua Cucu Paku Buwono XII Lawan Gibran
Indonesia
Selain Purnomo, PKS Lirik Dua Cucu Paku Buwono XII Lawan Gibran

Sejumlah nama calon sudah sudah dikantongi untuk dilakukan penjaringan.

Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka

Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas
Indonesia
Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas

Tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada 2021-2024 dengan pekerjaan terminal peti kemas seluas 66 ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs.

Bank Asal Korea Ambil Alih Bukopin, Bosowa Gugat OJK
Indonesia
Bank Asal Korea Ambil Alih Bukopin, Bosowa Gugat OJK

Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2020.

Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur
Indonesia
Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur

Istri Ismunandar ini bernama lengkap Encek UR Firgasih dan bergelar Raden Ratna Putri. Ia merupakan politisi Parta Persatuan Pembangunan.

Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara
Indonesia
Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara

gempa yang berpusat di koordinat 6.12 Lintang Selatan dan 110.55 Bujur Timur, sekitar 53 km barat laut Jepara, pada kedalaman 578 km tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

 Tak Ingin Asabri Makin Terpuruk, Erick Thohir Copot Dua Direkturnya
Indonesia
Tak Ingin Asabri Makin Terpuruk, Erick Thohir Copot Dua Direkturnya

"Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020, Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham memberhentikan dengan hormat Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan direktur

Jumlah Sampah Warga Jakarta saat Malam Tahun Baru Capai 3,2 Ton
Indonesia
Jumlah Sampah Warga Jakarta saat Malam Tahun Baru Capai 3,2 Ton

Lanjut Syaripudin, jumlah tersebut turun drastis dari pengumpulan sampah tahun lalu yang mencapai 125 ton.