MK Tolak Dalil BPN Prabowo-Sandi soal THR Hakim MK Anwar Usman (kiri) yang menjadi Ketua MK menggantikan Arief Hidayat (tengah). (ANTARA FOTO)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil kubu Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan penyalahgunaan APBN untuk kepentingan capres petahana Jokowi. Dalam hal ini soal kenaikan THR dan gaji ASN.

"Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi, Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Arief menilai, pemohon tidak bisa merujuk definisi hukum tertentu yang menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan apa itu money politics atau vote buying.

Ketua MK Arief Hidayat bersama para hakim Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Para hakim Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Baca Juga: MK Anggap Ajakan Jokowi Pakai Baju Putih ke TPS Bukan Pelanggaran Pemilu

"Sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksud money politics atau vote buying," imbuh Arief.

Ia menambahkan, mahkamah melihat pemohon hanya menyematkan frasa patut diduga untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas dukungan suara PNS, TNI, dan Polri.

"Hal itu juga tidak memengaruhi perolehan suara yang merugikan pemohon," jelasnya.

Tim Hukum Prabowo-Sandi sebelumnya menyebut pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara karena capres petahana menjabat Presiden. Menurut mereka hal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang tidak etis dan koruptif. (Knu)

Baca Juga: Harapan Titiek Soeharto di Sidang Putusan MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ma'ruf Sebut Bakal Ada Sertifikasi Bebas Corona untuk Warga Asing
Indonesia
Wapres Ma'ruf Sebut Bakal Ada Sertifikasi Bebas Corona untuk Warga Asing

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona.

 Tahapan Pilwakot Solo Dimulai 15 Juni, Diawali Pelantikan 162 Anggota PPS
Indonesia
Tahapan Pilwakot Solo Dimulai 15 Juni, Diawali Pelantikan 162 Anggota PPS

"Untuk kelanjutan pilkada sudah dipastikan tanggal 15 Juni mendatang. Di Solo tahapan pilkada akan dimulai dengan pelantikan 162 anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pilwakot Solo," kata dia.

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

 Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai 'Putar Otak' Akali Putusan MA

"Kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan," tutup Iswan.

Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta

KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul.

PBB Sebut Putra Mahkota Saudi Tersangka Utama Pembunuhan Khashoggi
Indonesia
PBB Sebut Putra Mahkota Saudi Tersangka Utama Pembunuhan Khashoggi

Callamard mengatakan bahwa meskipun tidak memiliki bukti terhadap MBS, tetapi dalam hal perintah pembunuhan, ia adalah tersangka utama.

 Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga
Indonesia
Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga

Menurutnya, penyebaran virus di pusat niaga seperti toko baju sangat mudah karene droplet dari pembawa virus (carrier) bisa menempel di permukaan benda-benda yang ada di pusat perniagaan.

Pasien OTG Makin Banyak, Tower Penampungan di RS Darurat Wisma Atlet Bakal Ditambah
Indonesia
Pasien OTG Makin Banyak, Tower Penampungan di RS Darurat Wisma Atlet Bakal Ditambah

Saat ini, tower 8 Wisma Atlet Pademangan sedang dalam proses finalisasi kelengkapan dan kebutuhan alat kesehatan

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada
Indonesia
KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi, Pengamat: Harusnya Pemerintah Jangan Mencla-Mencle
Indonesia