MK Sudah Terima 125 PHPU Pilkada 2020 Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. (ANTARA/ilustrator/Kliwon)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini, Selasa (22/12), telah menerima 125 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020.

Gugatan hasil Pilkada 2020 ini paling banyak terkait pemilihan bupati.

"Satu PHPU gubernur, 13 PHPU wali kota, dan 111 PHPU bupati," kata Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Selasa (22/12).

Baca Juga:

Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau

Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah menggelar pemungutan suara Pilkada serentak 2020, Rabu (9/12).

Meski menuai pro dan kontra karena digelar di tengah pandemi COVID-19, namun Pilkada 2020 tetap berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan.

Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.
Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2020 merupakan hasil koordinasi dan kerja bersama dari seluruh pihak, mulai dari jajaran KPU, bawaslu, DKPP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, termasuk masyarakat pemilih.

“Kesuksesan ini merupakan berkat sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak yang selalu mengikuti dan memonitor tahapan demi tahapan dalam pilkada kali ini,” imbuh Tito, Kamis (10/12) lalu.

Baca Juga:

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

Tito menegaskan, pelaksanaan pilkada harus sukses dari dua hal, yaitu aman dari gangguan konvensional, seperti tindakan anarkis, konflik, serta aman dari penularan COVID-19. Karena itu, dia selalu mewanti-wanti agar seluruh pihak bisa menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara.

Tito pun mengklaim, berdasarkan pemantauan dan evaluasi oleh berbagai pihak, penerapan protokol kesehatan pada tahap pemungutan suara dinilai cukup baik. Secara khusus, Satgas Penanganan COVID-19 memberikan penilaian cukup tinggi, yaitu rata-rata pada angka 89 persen sampai dengan 96 persen. (Pon)

Baca Juga:

Diduga Ada Kecurangan TSM, Pilkada Asmat Bakal Dibawa ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI
Indonesia
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI

"Nanti ada stiker skotlite penunjuk arah agar pengumudi tahu batas kanstin dan jalan di Bundaran HI," katanya

Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan
Indonesia
Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan

Boyamin mengatakan dirinya menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Baladika Karya.

KPK Periksa Ihsan Yunus Hingga Ketua DPC PDIP Semarang Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Ihsan Yunus Hingga Ketua DPC PDIP Semarang Terkait Kasus Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

 Bulog Pastikan Stok Beras di Yogyakarta Cukup Hingga Juni 2020
Indonesia
Bulog Pastikan Stok Beras di Yogyakarta Cukup Hingga Juni 2020

Dalam rangka mewaspadai virus corona. masyarakat di wilayah DIY saat ini tidak perlu khawatir karena stok (beras) aman dan cukup hingga sesudah ramadhan dan lebaran

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan
Indonesia
Menteri Edhy: Stunting Berdampak Kepada Tingkat Kecerdasan

Sehingga ke depannya tidak ada faktor yang cukup untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi

Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI
Indonesia
Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI

Permasalahan kubu-kubu yang ada di dalam internal Polri harus di kesampingkan

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sekda Saefullah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit (RS) Gatoto Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu sekitar pukul 13.05 WIB.

PSBB Transisi di Jakarta Dinilai Hanya Sia-sia Belaka
Indonesia
PSBB Transisi di Jakarta Dinilai Hanya Sia-sia Belaka

umlah kasus corona yang kian bertambah di Jakarta seolah mengindikasikan PSBB transisi yang dirancang Gubernur DKI Anies Baswedan tak berdampak menekan penyebaran virus.

  Mendagri Tito Tegaskan Lockdown Otoritas Pemerintah Pusat
Indonesia
Mendagri Tito Tegaskan Lockdown Otoritas Pemerintah Pusat

Menurut Tito, ada UU yang mengatur soal lockdown, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.