MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil keputusan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

Jika tak diperbaiki sampai batas waktu, maka MK menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen, atau harus dibatalkan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuh Anwar.

MK menilai, jika metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi. Dalam pembentukannya UU Cipta Kerja, ditegaskan MK, tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Tapi, lanjut MK, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap subtansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," putus Anwar.

Dalam amar putusannya, hakim Anwar juga menolak permohonan provisi yang diajukan oleh sejumlah pemohon. Namun, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6. Pemerintah sendiri tetap bisa memberlakukan UU Cipta Kerja hingga batas waktu perbaikan 2 tahun ke depan.

"Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," kata Anwar.

Baca Juga:

Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

Sementara itu, ribuan massa dari berbagai elemen buruh mengawal sidang putusan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK) Jakarta, Kamis (25/11). Aksi ini dilakukan menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.

Massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat karena Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke gedung MK ditutup oleh polisi.

Buntutnya, massa aksi silih berganti melantunkan orasi dari atas mobil komando yang berjumlah tiga sampai empat unit tersebut. Selain berorasi, beberapa lagu juga sempat disetel untuk membakar semangat massa aksi lainnya.

Dari atas mobil komando, sang orator meminta agar majelis hakim yang akan memutus uji materi Omnibus Law - Cipta Kerja dengan penuh rasa kemanusiaan dan keadilan. Massa meminta majelis hakim untuk menghentikan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Airlangga Wujudkan Kemandirian Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS

KPU terus mengimbau kepada pemilih agar tidak membawa gawai ke dalam bilik suara.

Lebihi Daya Tampung, Hari Ketiga PPDB DKI 2021 Capai 238 Ribu Pendaftar
Indonesia
Lebihi Daya Tampung, Hari Ketiga PPDB DKI 2021 Capai 238 Ribu Pendaftar

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan, proses pendaftaran hari ketiga PPDB tahun ajaran 2021/2021 sudah mencapai ratusan ribu akun.

Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri
Indonesia
Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal segera menduduki kursi Kapolri.

Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus
Indonesia
Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus

Sementara itu, vaksinasi COVID-19 di Indonesia ditargetkan mencapai 100 juta pada akhir Agustus 2021

Berikut Syarat Turis Asing Masuk ke Bali
Indonesia
Berikut Syarat Turis Asing Masuk ke Bali

Ada sejumlah syarat masuk bagi turis asing ke Bali seiring dengan dibukanya penerbangan internasional ke Pulau Dewata, 14 Oktober mendatang.

PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning
Indonesia
PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning

Di sisi lain, penambahan jumlah angka terkonfirmasi di Surabaya juga menurun

KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu
Indonesia
KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang bermasalah, yakni tanah SD Negeri 62 di Kelurahan Sawah Lebar, tanah dan bangunan Pasar Pagar Dewa serta aset kendaraan dan mesin senilai Rp11,136 miliar yang tidak jelas keberadaannya.

Dirut Bulog Tegaskan Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras
Indonesia
Dirut Bulog Tegaskan Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras

Berarti hari ini sebenarnya sudah selesai tugas Bulog

Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya
Indonesia
Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya

Bahkan, tralisnya pun ikut dicopot oleh si penyewa

UU ITE Sering Menyasar yang 'Berseberangan', BEM SI: Sarana untuk Membungkam
Indonesia
UU ITE Sering Menyasar yang 'Berseberangan', BEM SI: Sarana untuk Membungkam

Ia mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE