MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil keputusan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU dalam tenggat waktu tertentu.

“Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Baca Juga:

UU Cipta Kerja 'Senjata' Yusril Ajukan Pembatalan Larangan Ekspor Benur ke MA

Jika tak diperbaiki sampai batas waktu, maka MK menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen, atau harus dibatalkan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuh Anwar.

MK menilai, jika metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi. Dalam pembentukannya UU Cipta Kerja, ditegaskan MK, tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Tapi, lanjut MK, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap subtansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," putus Anwar.

Dalam amar putusannya, hakim Anwar juga menolak permohonan provisi yang diajukan oleh sejumlah pemohon. Namun, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6. Pemerintah sendiri tetap bisa memberlakukan UU Cipta Kerja hingga batas waktu perbaikan 2 tahun ke depan.

"Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," kata Anwar.

Baca Juga:

Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

Sementara itu, ribuan massa dari berbagai elemen buruh mengawal sidang putusan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK) Jakarta, Kamis (25/11). Aksi ini dilakukan menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.

Massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat karena Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke gedung MK ditutup oleh polisi.

Buntutnya, massa aksi silih berganti melantunkan orasi dari atas mobil komando yang berjumlah tiga sampai empat unit tersebut. Selain berorasi, beberapa lagu juga sempat disetel untuk membakar semangat massa aksi lainnya.

Dari atas mobil komando, sang orator meminta agar majelis hakim yang akan memutus uji materi Omnibus Law - Cipta Kerja dengan penuh rasa kemanusiaan dan keadilan. Massa meminta majelis hakim untuk menghentikan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Airlangga Wujudkan Kemandirian Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022
Indonesia
Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan arus mudik lebaran tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Sekitar 80 juta orang pemudik diprediksi akan "balas dendam" pulang ke kampung halamannya.

Dasco Tegaskan Pengesahan RKUHP Tidak Bisa Ditunda Lagi
Indonesia
Dasco Tegaskan Pengesahan RKUHP Tidak Bisa Ditunda Lagi

Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan kepada DPR, baik secara langsung maupun melalui partai-partai yang ada.

Mahfud MD jadi Plt MenPAN-RB
Indonesia
Mahfud MD jadi Plt MenPAN-RB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini akan mengisi posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Jumat (1/7) sore

[HOAKS atau FAKTA]: Saat Demo 10 April, Mahasiswa Serentak Batal Puasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Demo 10 April, Mahasiswa Serentak Batal Puasa

Kejadian ratusan mahasiswa yang makan nasi bungkus di depan Kantor DPRK Langsa terjadi pada 8 Oktober 2020

Gedung Sentra Mulia Kemenkumham Kebakaran
Indonesia
Gedung Sentra Mulia Kemenkumham Kebakaran

"Dari informasi yang saya dapat itu di lantai lima Gedung Sentra Mulia," kata Kabag Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman.

Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia
Indonesia
Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembentukan tim jubir ditujukan untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA] Bansos Kemensos untuk Dosen, Guru, Siswa, dan Mahasiswa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bansos Kemensos untuk Dosen, Guru, Siswa, dan Mahasiswa

Telah beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang berisi informasi serta tautan terkait program bantuan sosial (bansos) Kemensos sebesar Rp 900 Ribu yang ditujukan untuk dosen, guru, siswa, dan mahasiswa di masa pandemi.

Tamu Negara KTT G20 Bali Mulai Pulang Hari ini
Dunia
Tamu Negara KTT G20 Bali Mulai Pulang Hari ini

Pada Rabu (16/11) ini, akan menjadi puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional, khususnya pada rentang waktu pukul 14.00 hingga 20.00 WITA

Resmi, Satu Orang Terpapar Cacar Monyet di Indonesia
Indonesia
Resmi, Satu Orang Terpapar Cacar Monyet di Indonesia

Saat ini, 86 negara yang sudah melaporkan kasus monkeypox ini dengan jumlah total 39.708 dan kematian sekitar 400 orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Sopir Kecelakaan Truk Maut di Balikpapan Dihukum Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sopir Kecelakaan Truk Maut di Balikpapan Dihukum Mati

Kecelakaan mengakibatkan 26 orang luka ringan, 4 orang luka berat dan 4 meninggal.